Logika Fikih Denda

2
353
views

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

“Ulama Dewan aja bisa salah, apalagi Ulama Dewean (sendirian), apalagi akal sampeyan.” Ifham Quotes

Oleh karena itu, mari kita mendengarkan apa kata Ulama Dewan dalam Fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Fatwa itu ditandatangani oleh DR. (HC) KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfuzh (Rais Aam Syuriyah PBNU saat itu) dan oleh Dr. HM Dien Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah saat itu).

Pertimbangan:

1. Ada transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dibayar secara angsuran. Ada kewajiban bagi Nasabah untuk bayar.

2. Nasabah mampu, terkadang menunda pembayaran. Padahal setiap Nasabah yang pembiayaannya disetujui pasti terkriteria mampu, buktinya sudah lulus Analisis 5C dalam pembiayaan.

Dalil:

1. QS Al Maidah: 1. Ini adalah khithab tertinggi dalam akad. Buat penghutang, sebelum nyalahin pihak lain, salahin diri sendiri dulu karena tidak mematuhi khithab tertinggi dalam akad, yakni:

يا يها الذين امنوا اوفوا بالعقود

“Duhai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” Kewajiban ada di posisi Nasabah, maka Nasabah jangan sampai zhalim.

2. Hadits Shahih

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا جرم حلالا او احل حراما

“Perdamaian bisa dilakukan di antara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Kalau ada permasalahan, damailah, asal jangan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

3. Hadits Shahih berikutnya

مطل الغني ظلم

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezhaliman.”

4. Hadits Shahih berikutnya:

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang berada (orang yang mampu), itu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi (materi) kepadanya.”

5. Hadits shahih yang jadi inspirasi qawaid fiqhiyyah:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan (membuat hadirnya mudharat) bagi diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (membuat hadirnya mudharat) bagi orang lain.”

Ternyata..

Ternyata DSN MUI tidak menggunakan hadits tentang riba nasiah terkait dengan topik pengenaan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Oleh karena memang tidak ada Riba yang diambil oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah. Dana sanksi itu disalurkan pada dana sosial atau dana kebajikan. Dan dana hutang piutangnya yang dari pinjaman maupun dari jual beli adalah transaksi halal.

— Akan beda dengan rekening tabungan tetapi nggak ngambil bunga, maka akan ada riba pada kesepakatan transaksi berbasis bunga dan saldo itu pasti otomatis untuk pesta riba. —

Lanjut Kaidah Fikih

DSN MUI menambahkannya dengan kaidah fikih

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dari Muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

الضرر يزال

“Bahaya (beban berat) itu harus dihilangkan.”

Keputusan:

1. Sanksi dikenakan pada nasabah mampu, namun menunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak/belum mampu bayar karena force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu bayar, namun menunda dan/atau beritikad tidak baik, boleh dikenakan sanksi.

4. Sanksi dikenakan dengan prinsip ta’zir, agar nasabah lebih disiplin.

5. Sanksi bisa berupa denda uang yang besarnya ditentukan saat akad ditandatangani.

6. Dana denda dipake buat dana sosial.

—–

Simpulan:

1. Denda telat bayar bagi nasabah mampu namun sengaja menunda pembayaran, boleh dikenakan, sehingga boleh tidak dikenakan.

2. Jika tidak mau dianggap sengaja telat bayar, jika beneran nggak mampu bayar, segera kontak pihak pemberi hutang sebelum telat. Segera. Paling lambat hari pertama pada saat telat bayar. Ajukan penghapusan denda. Atau jadilah fakir miskin agar terkategori tidak mampu.

3. Pengenaan denda telat bayar di Lembaga Keuangan Syariah TIDAK ADA RIBA-nya karena tidak diambil sebagai pendapatan dan memang berasal dari transaksi halal.

“Ulama Dewan aja bisa salah, apalagi Ulama Dewean (sendirian), apalagi akal sampeyan.” Ifham Quotes. | Oleh karena itu, mari dengarkan Fatwa Ulama Dewan.

waLlaahu a’lam

Previous articleCommunity
Next articleWakalah 100% Syariah
SHARE

2 COMMENTS

  1. assalamuy’alaykum …
    ustadz : bagaimana bila dendanya langsung dibayarkan saja oleh nasabah langsung ke yayasan amal dg nomor rekening tertentu ? tidak diambil langsung oleh bank ?
    kemudian apakah selama ini ada laporan dari bank ke nasabah (umum) tentang dana2 denda tersebut disalurkan kemana saja ?

    • Waalaykum salam wr wb

      Transaksi nasabah adalah dengan Bank Syariah. Wajar jika dana tersebut diserahkan ke Bank Syariah dan tidak akan diakui sebagai pendapatan, namun dimasukkan dalam pos dana kebajikan. Penyaluran dana kebajikan ini diawasi juga oleh OJK.

      Kalau usulannya agar dana tersebut ditransfer langsung oleh nasabah ke yayasan amal dengan nomor rekening tertentu, maka harus diatur dulu regulasinya. Bisa melakukan audiensi ke OJK agar ketentuannya diatur demikian, termasuk kriteria yayasan termaksud, bisa dirinci.

      Makasih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here