Bahaya Logika Bahaya

0
143
views

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

[07:12, 18/01/2018] SPNS: Kalau Denda itu urusan selera bedanya dengan bank konvensional yang netapkan bunga sekian persen dan nilainya jelas apa Pak @Ahmad Ifham Sholihin ??

[07:36, 18/01/2018] Ahmad Ifham Sholihin: Terlalu jelas beda.

Di Bank Syariah, denda itu pada transaksi HALAL. Di Bank Konven, denda itu pada transaksi TIDAK MASUK AKAL.

Yang harus dibedah itu pada transaksi TIDAK MASUK AKAL-nya. Bukan transaksi HALAL diharam-haramin. Mengharamkan yang halal sama saja perang melawan Alquran dan Hadits.

[07:39, 18/01/2018] Ahmad Ifham Sholihin: Praktisi dan publik harus PeDe bahwa transaksinya aja sudah beda. Tempo hari saya ibaratkan Ifham dan Dajjal kan cuma beda nama, zina dan nikah juga cuma beda nama, riba dan jual beli juga cuma beda nama, tapi dampaknya secara langsung dan secara sistemik mutlak jelas beda.

Contoh, di Bank Syariah, semua operasional dan bisnisnya BERANI memastikan secara legal tidak akan mensupport produksi rokok dan miras, karena Bank Syariah nggak mau support PESTA MIRAS dan zat terlarang lainnya. Itu contoh. Legal formal lho.

Cermati transaksinya. Biar nggak malah ngributin yang halal.

[08:24, 18/01/2018] SPNS: Fokos ke pertanyaan Pak @⁨Ahmad Ifham Sholihin⁩ ?

[08:37, 18/01/2018] SPNS: Mohon pencerahan terkait poin ini Pak @Ahmad Ifham Sholihin ?

[08:41, 18/01/2018] HJR: Menarik! Sebab denda/ta’zir di LKS disebut “dana non halal”. Kesannya masih ragu-ragu untuk mengatakan halal 100% atau haram 100%.
[08:43, 18/01/2018] SPNS: Menarik Mas Hajar..
Mohon pencerahan Pak @Ahmad Ifham Sholihin dan TIM ?

[08:46, 18/01/2018] HJR: Begitupun di Konvensional; CSR juga disebut “dana non halal”. Istilah semacam itu justru membuat ambigu. Kenapa gak sekalian SYUBHAT saja. Saya rasa akan lebih jelas statusnya. 😅👍🏻

[15:53, 18/01/2018] SPNS: Mohon pertanyaan kita ditanggapi dengan jawaban yg lebih sederhana Pak @Ahmad Ifham Sholihin , biar kita sebagai orang awam mudah memahami?

[16:29, 18/01/2018] Arie Syantoso: Non Halal ya Haram.

[16:31, 18/01/2018] Arie Syantoso: Makanya nggak dianggap sebagai pendapatan.

[16:41, 18/01/2018] SPNS: Ok… Clear Pak @Arie Syantoso .. 😅

[16:42, 18/01/2018] SPNS: Singkat dan Jelas.

[16:42, 18/01/2018] Arie Syantoso: Nggak usah ribet. Ini fiqh. Bank Syariah pake nya Fatwa DSN MUI.

[16:43, 18/01/2018] SPNS: Dr penelitian sy kemarin beberapa LKS sudah mulai meninggalkan Denda Pak Arie..

[16:45, 18/01/2018] Arie Syantoso: Mau pake boleh, nggak mau pake ya silahkan.

[16:48, 18/01/2018] Arie Syantoso: Hasil ijtihad itu. BUKAN KESELURUHAN KEBENARAN dan PASTI bukan SATU-SATUNYA KEBENARAN.

[17:13, 18/01/2018] Ahmad Ifham Sholihin: Ifham Quotes

“Jika ada Ustadz yang bilang bahwa denda telat bayar di Bank Syariah adalah Riba, ini BAHAYA!”

Perhatikan:

1. Denda telat bayar di bank syariah jelas bukan riba. Karena bukan jadi pendapatan Bank Syariah. Cek definisi Riba, paling tidak menurut Yusuf Qaradhawi dan I’aanah ath Thaalibiin, Syarah dari Fath al Mu’in. Silahkan aja cek definisi Riba versi Ulama lain.

2. Di Fatwa No. 17 juga nggak ada satupun Dalil bahasan Riba.

3. Di Fatwa No. 17 tak ada bahasan Riba atau tidak Riba.

4. Di Fatwa No. 17 tak ada istilah Pendapatan Non Halal. Saya pun sudah konfirmasi hal ini ke Pembuat Draft Fatwa bahwa memang bukan Pendapatan dan bukan Pendapatan Non Halal.

5. Andai muncul ISTILAH Pendapatan Non Halal di regulasi lain, sederhana saja logikanya bahwa KETIKA diakui sebagai pendapatan jadinya Non Halal alias Haram, makanya dibuang saja ke pos Dana Sosial dan Dana Kebajikan.

6. Perbedaan pendapat ada pada status dana denda apakah dibalikin ke pihak yang dikenai denda atau tidak, MUI milih logika, denda yang telah terbayar tidak usah dikembalikan ke pihak yang dikenakan denda.

7. MUI sudah bulat bersikap, sanksi denda telat bayar (dalam definisi TA’ZIR) bagi nasabah Zhalim adalah BOLEH. Artinya mau mengenakan ya silahkan, tidak mau mengenakan ya silahkan. Kedua alternatif punya hukum yang sama persis, yakni BOLEH.

8. Pihak yang tidak mengenakan denda telat bayar bagi Nasabah Zhalim, tak usah GeEr merasa lebih Syariah dibanding yang mengenakan denda.

9. Pihak yang mengenakan denda bagi nasabah zhalim, lanjutkan.

10. “Jika ada Ustadz yang bilang bahwa denda telat bayar di Bank Syariah adalah Riba, ini BAHAYA!” Ifham Quotes

[17:16, 18/01/2018] Ahmad Ifham Sholihin: Saran saya buat siapapun, jika mau bahas kriteria hukum denda telat bayar, bilang aja sesuai Fatwa DSN MUI No. 17. Hukumnya BOLEH dikenakan bagi Nasabah Zhalim (nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran).

Kalau dibolehkan, bagi yang mengenakan denda jangan jumawa sudah merasa paling sesuai syariah. Bagi yang tidak mengenakan juga jangan jumawaa sudah perasa paling sesuai syariah.

[17:19, 18/01/2018] Ahmad Ifham Sholihin: Kalaupun ada Ulama yang berpendapat bahwa manfaat yang disyaratkan BUKAN kepada pemberi pinjaman adalah riba (jika ada ya), paling banter, gunakan FIQH MUQARAN. Pake berbagai pendapat, ada pro ada kontra, trus anda boleh milih yang pro atau kontra, abis itu sebutlah versi Ulama Dewan.

Ingat kaidah

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

Hukumnya Hakim (Ulama Dewan dalam Ulil Amri) adalah mengikat dan menghilangkan perselisihan pendapat.

Ingat, Ulil Amri itu harus ditaati setelah Allah dan Rasulullah. #KataQuran

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here