Gagal Paham Itu

0
65
views

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin

Gagal paham itu kalau adanya A, namun dianggap B. Gagal paham itu kalau transaksi yang alurnya A, namun dianggap alurnya B. Gagal paham itu kalau bunyi legal transaksinya adalah A, namun dianggap B.

Gagal paham saya sebut, bukan ketika ada perbedaan pendapat dalam urusan fikih (perbedaan madzhab – muqaran). Bukan.

Saya ulangi. Ketika saya menganggap seseorang itu gagal paham dalam transaksi keuangan syariah, maka bahasan-nya bukan karena perbedaan pendapat fikih muqaran, namun karena ia nggak paham alur legal formal transaksinya secara akurat.

Misalnya, dalam KPR Syariah akad Jual Beli yang sebelumnya melalui Kuasa Beli ke Nasabah (wakalah), perjanjian legal formalnya sudah urut memenuhi alur akad wakalah lanjut murabahah (meski tanda tangan cuma beda lima menit asal duluan nasabah melakukan wakalah, lanjut murabahah), rukun dan syarat sudah terpenuhi, KALAU ada yang menganggap bahwa Bank Syariah menjual barang yang belum milik, MAKA ini gagal paham. | Kalau masih mau beda pendapat, gunakam deh fiqh muqaran.

Misalnya, dalam pemberlakuan denda telat bayar yang dendanya tidak disyaratkan untuk muqridh atau ra`sul maal, ini jelas bukan bab Riba. Kadang Ustadz sebelah nggak paham alur ini. Alurnya ya. Trus asal judge aja, haram, titik. | Atau, jika masih ada saja Ulama yang ternyata menganggap transaksi bersyarat tambahan bukan untuk muqridh atau ra`sul maal tersebut dianggap Riba, maka paling banter, pakelah logika fikih muqaran. DSN MUI sepakat membolehkan. Menurut madzhab Syafii dan sebagian lainnya pun jelas tidak menganggap itu Riba sehingga boleh. Jadilah seharusnya sebutkan aja ada perbedaan pendapat, jangan cuma bilang haram, titik.

Tak sedikit juga saya temui Nasabah gagal paham (A dianggep B), trus njelasin ke Ustadz dan Ustadz-nya asal percaya aja tanpa ngecek dokumen legal dan tanpa ngecek alur akurat, sehingga Ustadz-nya jadi gagal paham alur sehingga gagal paham dalam memberikan judgement.

Agar tidak

Agar tidak gagal paham dalam transaksi keuangan syariah kontemporer, maka lakukan hal sebagai berikut:

[1]

Cek dokumen legal. Cek apa bunyi berkas dokumen legal formalnya. Cek yang tertulis. Jangan asal percaya apa kata Nasabah.

Ngeri

Cukup ngeri ketika saya temukan masyarakat yang mengklaim sebagai warga komunitas tanpa riba dan sejenisnya, ketika ada persoalan legal dengan bank syariah, Ustadz di komunitasnya memberikan arahan solusi TANPA membedah berkas legal. Ngeri. Bahaya. Indikasi liar. Karena tidak bermental legal formal.

[2]

Jika Anda ingin berprofesi sekaligus jadi kritikus Bank Syariah ini sesuai Syariah atau tidak, kuasai dulu semua dokumen legal yang mengatur Bank Syariah plus (saran kuat agar Anda) jadilah praktisi dulu level Pemimpin. Agar akurat.

Dokumen legal termaksud adalah Fatwa DSN MUI plus dalil yang dipergunakan dan istinbath-nya, POJK, SEOJK, PBI, SEBI, PAPSI 2013 (saat ini), PSAK, SOP, Juklak, Juknis.

Pemahaman ini seharusnya HARUS dimiliki oleh para Ustadz yang ingin menjadi HAKIM bagi Bank Syariah. | Jika Ustadz yang ingin jadi Hakim terhadap Bank Syariah kok nggak paham tashowwur merujuk pada dokumen tersebut, terlalu riskan yakin deh bakal gagal paham.

[3]

Gunakan logika fikih muqaran jika terfakta menyelisihi Fatwa DSN MUI. Jelas sah jika ada beda pendapat, tapi gunakan penjelasan dari sisi fikih muqaran, dari sisi perbedaan madzhab.

Ingat bahwa Alquran menegaskan agar kita taat kepada Allah, Rasulullah dan Ulil Amri (Ulama dan Umara). Fatwa DSN MUI adalah bagian dari Ulil Amri. Bahkan حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف yakni hukumnya hakim (ulil amri yang legal formal seperti Fatwa DSN MUI) itu mengikat dan menghilangkan khilaf. Ini urgent bagi ummat, terutama yang awam. Masyarakat terikat urusan legal. Fatwa DSN MUI (bukan yang Fatwa MUI) itu sudah dipositivisasi legal formal.

[4]

Kita simak lagi logika Nash, Ijma’, Qiyas dan tentu Ushul Fiqh pada dalil Mukhtalaf. Jangan lupakan pula Qawaid Ushuliyyah dan Qawaid Fiqhiyyah.

Contoh, ketika Anda ingin membedah transaksi berdasarkan embel-embel atau esensi, Anda coba kembali simak Logika Embel-embel alias label alias istilah menurut Imam Syafii, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, atau bisa juga versi Imam Malik. | Ternyata Fatwa DSN MUI dan praktik (asal sesuai legal), berhasil mengkombinasikannya.

Nah..

Terutama buat Pak Ustadz dan siapapun yang ingin membahas Muamalah Kontemporer, ayo kita cermati lagi suatu transaksi, agar tidak gagal paham dalam mencerna dan memberikan judgement hukum.

Kalau Pak Ustadz menganggap bahwa MUI atau DSN MUI itu berisi sekumpulan orang nggak kompeten dan Fatwa-nya nggak bener, silahkan benerin, jika mampu, atau diamlah. | Jika praktiknya dianggap menyimpang dari regulasi, Anda benerin, jika mampu, atau diamlah!

WaLlaahu a’lam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here