Ustadz yang Layak Ditaati Soal Riba

Ustadz yang Layak Ditaati Soal Riba

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin.

Ada beberapa Ustadz yang menyatakan bahwa Bank Syariah itu masih ada Riba. Sementara ada pula beberapa Ustadz yang menyatakan bahwa Bank Syariah itu tidak mengandung Riba. Saya harus mengikuti pendapat yang mana?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Iqbal, tinggal di Kudus.

Jawaban:

Saudara Iqbal yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten hanya mau menggunakan rekening Bank Syariah saja dalam menggunakan transaksi perbankan. Amin.

Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan Ulil Amri di antara kamu.” (Alquran surat an Nisa ayat 59). Ayat ini menjadi akar dan pondasi rujukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama yang menyangkut urusan muamalah secara luas di tengah-tengah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Khusus bab ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, sudah sangat jelas. Urutannya juga sangat jelas. Persoalannya, siapakah yang layak menafsirkan perintah Allah dalam Alquran? Siapakah pula yang layak menafsirkan perintah Rasulullah dalam Hadits? Siapa yang dianggap kredibel menafsirkan Alquran dan Hadits? Jawabnya adalah urutan ketiga yang harus ditaati, yakni Ulil Amri.

Ulil amri masa kini

Ulil Amri ini tentu saja manusia. Ulil Amri masa kini, tentu saja manusia masa kini, dan jelas bisa merujuk pada Ulama masa lalu. Perlu kita pahami kembali bahwa tanpa manusia lengkap dengan akalnya di sepanjang zaman ini, maka mustahil Alquran dan Hadits bisa dimaknai dengan akurat dan bisa diimplementasikan dengan baik.

Sebagai contoh, jika hanya mengandalkan terjemah Alquran dan Hadits, maka tidak akan bisa ditemukan rukun sholat lengkap dengan urutannya, sebagaimana yang selama ini kita pahami dan kita lakukan. Padahal, jika ada satu saja rukun sholat tidak dilaksanakan dan/atau pelaksanaannya tidak urut, maka sholatnya tidak sah. Dengan demikian, pemaknaan Alquran dan Hadits ini jelas butuh akal manusia, yakni manusia yang masuk dalam kategori Ulil Amri.

Jika hanya mengandalkan terjemah Alquran dan Hadits tanpa keterlibatan akal manusia masa kini dalam ber-Ushul Fiqh, maka tak akan ada Bank Syariah dan berbagai Lembaga Keuangan Syariah seperti yang ada saat ini.

Ibnu Abbas, Imam Nawawi, serta Ibnu Taimiyah memaknai Ulil Amri ini meliputi dua pihak, yakni Ulama dan Umara. Berbagai ulama berpendapat bahwa Ulil Amri yang dimaksud adalah Ulama dan Umara yang mengurus urusan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, bukan secara khusus terkait dengan urusan aqidah. Meskipun begitu, menurut hemat saya (penulis), dalam urusan Aqidah dan Ibadah pun tetap harus ada rujukan yang kredibel, pihak yang harus ditaati, yakni Ulil Amri tersebut.

Selanjutnya, siapakah Ulil Amri yang dimaksud terkait dengan urusan Bank Syariah? Kenapa ada informasi simpang siur dari berbagai Ustadz dan berlawanan terkait konsep dan praktik Bank Syariah?

Jawaban mudahnya adalah Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di sisi Ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di sisi Umara.

Kenapa harus DSN MUI dan NKRI? Jawabannya mudah saja, karena keduanya ada dalam Dewan, bukan Dewean (sendirian). Ulama Dewan dan Umara Dewan. Bukan Ulama Dewean dan bukan Umara Dewean.

Dari sisi Ulama Dewan, bisa kita cermati bahwa terlalu banyak pakar muamalah di Indonesia. Jutaan santri yang berilmu dari guru-gurunya secara turun temurun berabad-abad, sudah biasa dengan fikih muamalah dari paling dasar sampai perbandingan madzhab.

Ulama Dewan merupakan representasi dari berbagai pakar muamalah serta representasi dari berbagai instrumen masyarakat (termasuk berbagai Organisasi Kemasyarakatan) di Indonesia, sehingga Ulama Dewan jelas paling kredibel dalam menentukan istinbath hukum dibanding Ulama Dewean, termasuk terkait dengan Perbankan Syariah.

Siapa saja yang ada di DSN MUI? Di DSN MUI ada Profesor, Doktor, Lc., MA, MH, M.Ag, M.Ec, SE, Ak, Hafizh, Hafizhah, Ahli Ekonomi, Ahli Ekonomi Makro, Ahli Ekonomi Mikro, Ahli Perbankan, Ahli Asuransi, Ahli Pasar Modal, Ahli Akuntansi, Ahli Hukum Positif, Ahli Hukum Syariah, Ahli Bahasa, Ahli Fikih Ibadah, Ahli Fikih Muamalah, Ahli Tarikh, Ahli Tafsir, Ahli Hadits, Ahli Ushul Fiqh, Praktisi, Regulator, Trainer, Konsultan, dan lain-lain. Semua kompetensi itu cukup khayal hanya dimilik oleh satu orang Ulama Dewean saja.

Produk DSN MUI yang paling monumental adalah Fatwa DSN MUI yang saat ini total ada 122 Fatwa. Luar biasanya, semua Fatwa tersebut sudah dipositivisasi secara legal formal, sehingga mengikat bagi pelakunya dan tidak perlu lagi saksi ahli di persidangan, Fatwa tersebut sudah bisa dijadikan rujukan yang mengikat.

Umara dewan dalam urusan muamalah

Dari sisi Umara Dewan, bisa kita cermati bahwa urusan muamalah di bidang Perbankan Syariah, diatur secara legal formal oleh NKRI. Perbankan Syariah sudah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia khusus tentang Syariah yang sudah ada sejak tahun 2000, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2011, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah per 2003 yang diperbarui per 2013, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, sampai dengan regulasi internal berupa Standard Operating Procedure (SOP), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), Kontrak Legal dan berbagai regulasi legal formal lain yang mengikat kita sebagai warga negara NKRI terutama bagi pengguna instrumen tersebut.

Bagaimana jika Ulama Dewan dan Umara Dewan itu melenceng? Ada hadits shahih tentang cara mengubah kemungkaran. Jika Anda melihat kemungkaran yang benar-benar kemugkaran, maka silahkan Anda pastikan dulu bahwa kemungkaran tersebut benar-benar kemungkaran menurut Alquran dan Hadits.

Jika kemungkaran tersebut valid merupakan kemungkaran, maka tugas Anda adalah mengubahnya dengan yad(tangan) atau power atau kekuasaan. Jika Anda tidak mampu mengubah dengan kekuasaan, maka ubahlah dengan lisan dan/atau tulisan.

Jika mengubah dengan lisan/tulisan pun Anda tidak mampu, maka ubahlah dengan hati, yakni mengingkarinya, diam dan doakan saja, meskipun langkah diam tersebut merupakan selemah-lemah iman, namun tetap dianggap punya iman. Itu semua tugas Anda yang melihat kemungkaran yang benar-benar kemungkaran.

Perhatikan kesesuaian konsep dan praktiknya

Anda juga harus memperhatikan, jika konsepnya yang melenceng, berarti kesalahan ada di DSN MUI, regulator dan kebijakan formal terkait. Jika konsep sudah benar kok praktik menyimpang, sesuai rumus Hadits, maka solusinya adalah Anda yang melihat kondisi ini berkewajiban mengajarkan kepada praktisi atau nasabahnya untuk bisa taat aturan Bank Syariah yang sudah benar tersebut. Jadi, jangan salah alamat membuat kritikan terhadap Bank Syariah.

Jika Ulil Amri melenceng, Anda tetap harus objektif dan bersabar. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin `Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dengar dan taat adalah kewajiban seorang muslim, suka atau tidak suka, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (Di keluarkan pula oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Yahya al-Qaththan).

Dari Ibnu `Abbas ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, maka bersabarlah. Karena tidak ada seseorang yang keluar dari jama’ah sejengkal pun, lalu ia mati, kecuali ia mati dalam kematian Jahiliyyah.” (Dikeluarkan Pula oleh al-Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita sarikan terkait dengan simpang siur pendapat berbagai Ustadz terhadap perbankan syariah. Simpulan ini merupakan akar dari berbagai persoalan beda pendapat yang muncul di kalangan masyarakat terhadap Bank Syariah.

5 hal yang harus diperhatikan

Pertama, taati Fatwa DSN MUI. Jika DSN MUI menyimpang, jadilah anggota DSN MUI untuk mengubah hal yang Anda anggap menyimpang. Jika Anda tidak mampu mengubah dengan kekuasaan, lakukan audiensi dengan DSN MUI. Jika Anda tidak mampu juga, maka diamlah.

Kedua, taati aturan legal formal perbankan syariah. Jika Anda merasa peraturan legal formal ada yang menyimpang, jadilah pengambil kebijakan regulasi legal formalnya. Jika Anda tidak mampu, lakukan audiensi dengan pengambil kebijakan. Jika Anda tidak mampu juga, maka diamlah.

Ketiga, jika ada Ustadz berpendapat Bank Syariah masih ada Riba kok Dewan Pengawas Syariah (DPS) DSN MUI menyatakan tidak ada Riba di Bank Syariah, maka abaikan pendapatan Ustadz tersebut, Anda cukup sekedar tahu saja. Fatwa Ulama Dewan lebih kredibel dijadikan sebagai rujukan.

Keempat, yakinlah bahwa di setiap Fatwa DSN MUI dan Dhawabit Opini DPS DSN MUI di setiap perbankan syariah, itu ada ilmunya. Jika logika Anda berbeda dengan DSN MUI, coba rendahkan hati untuk belajar lagi, syukur-syukur punya akses belajar kepada representatif pembuat Fatwa sekaligus pengawas Bank Syariah.

Kelima, berhati-hatilah membuat tudingan terhadap Bank Syariah. Salah-salah bisa valid masuk kategori munafiq oleh karena ciri utama munafiq adalah mengabarkan hal yang tidak akurat. Bahkan Ibnu Katsir lebih keras lagi menyatakan bahwa ketika Anda mengatakan jual beli secara sah yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah Riba, ini bisa valid disebut perilaku musyrik.

Demikian bahasan tentang Ustadz mana yang layak ditaati terkait Perbankan Syariah, semoga manfaat dan barakah. Amin. (*)

Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini dimuat di Shariacorner 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *