Adakah BI Syariah?

Adakah BI Syariah?

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin.

Ada Ustadz yang mengatakan bahwa jika Bank apapun termasuk Bank Syariah masih menginduk ke Bank Indonesia (BI), maka transaksi perbankan tidak akan pernah bisa sesuai Syariah. Berarti semua Bank Syariah juga tidak akan mungkin bisa sesuai Syariah. Benarkah demikian?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh

Hasan, tinggal di Jakarta.

Jawaban:

Sdr. Hasan yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten hanya mau menggunakan rekening Bank Syariah saja dalam menggunakan transaksi perbankan. Amin.

Sebelum kita membahas keberadaan BI Syariah, mari kita sepakati dulu definisi BI Syariah. BI Syariah adalah Bank Indonesia (BI) yang menyediakan dan/atau menggunakan instrumen Syariah untuk transaksi perbankan.

Mari kita sepakati juga bahwa operasional perbankan itu urusan transaksi, bukan zat, sehingga kesyariahan perbankan akan ditentukan oleh kesyariahan transaksi yang dijalankan perbankan tersebut. Artinya, ketika BI sudah mengakomodir kebutuhan transaksi perbankan yang sesuai Syariah, maka secara fungsional sudah bisa disebut sebagai BI Syariah.

Bahasan BI Syariah ini akan saya mulai dengan topik Bank Muamalat. Bank Muamalat adalah Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia dan beroperasi sejak tahun 1992. Saya yakin, dalam pelaksanaannya, tidak mungkin tidak ada landasan legal formal kesyariahannya. Setiap lembaga perbankan yang berdiri dan beroperasi di Indonesia, pasti ada aturan legalnya. Tidak mungkin tidak.

Mari coba membuka lembaran peraturan legal formal mulai dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan Mensesneg Moerdiono.

Silahkan baca baik-baik isinya, ternyata sudah melegalkan skema Bank berbasis transaksi Bagi Hasil dan transaksi Jual Beli. Peraturan tersebut juga sudah mengatur keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan juga Izin Usaha Syariah melalui Bank Indonesia.

Izin Usaha Syariah tidak mungkin diberikan oleh BI jika Bank (yang mengajukan usaha sesuai Syariah) tersebut tidak menjalankan prinsip Syariah (kongsi dan jual beli). Artinya, sejak tahun 1992 sudah ada BI Syariah yang tentu saja mengatur perbankan sesuai Syariah.

Krisis multidimensi melanda Indonesia. Bank Syariah pun terdampak krisis. Saat itu, Bank Muamalat mengalami kondisi dan kinerja yang sangat memprihatinkan, misalnya Non Performing Financing (NPF) mencapai 60% (padahal batas maksimal Bank Syariah yang sehat adalah jika NPF-nya tidak mencapai 5%, dan secara ilmiah, jika NPF sudah mencapai 10% maka Bank tersebut sudah valid disebut sedang mengalami krisis).

Tak hanya NPF, Ekuitas juga tergerus dari 100 miliar lebih menjadi 30 miliar-an. Alhamdulillah, ternyata Bank Syariah tetap dipertahankan. Akhirnya masuklah investor asing yang memiliki Bank Muamalat, sampai saat ini.

Seiring terjadinya krisis multidimensi tersebut, muncullah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU ini ditandatangani oleh Presiden BJ Habibie dan Mensesneg Akbar Tanjung.

BI dan instrumen yang digunakan

UU tersebut mengatur lebih jelas lagi tentang Perbankan Syariah sampai instrumen yang dipergunakan. Tentu saja dalam pengaturan dan pengawasannya, lagi-lagi, ini urusan BI. Semua instrumen BI yang melibatkan Bank Syariah, dibuat sesuai Syariah. BI Syariah nampak nyata eksistensinya.

Silahkan cermati lebih rinci, sejak tahun 2000 muncul berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur lebih rinci tentang berbagai instrumen Bank Syariah. PBI Syariah ini dimulai dari PBI No. 2/7/PBI 2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) bagi Bank Syariah, lanjut dengan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang semuanya terbit pada tahun 2000.

Berikutnya ada PBI tentang Pengubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah, Kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Akad-akad Bank Syariah, Good Corporate Governance bagi Bank Syariah, Mediasi Perbankan Syariah, Perubahan-perubahan atas Akad-akad Bank Syariah, Perubahan PBI atas Kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah.

Juga ada PBI tentang Produk Bank Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah, Komite Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper) Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Pengubahan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, serta berbagai SEBI dan Lampiran-lampirannya. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) juga bisa diakses di laman BI.

Tak lupa silahkan cermati UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menkumham Andi Matalatta. Undang-undang ini mengatur lebih lengkap tentang Perbankan Syariah dan tentu secara secara operasional peraturannya diatur oleh BI. Lagi-lagi, ini merupakan penguatan fungsi BI Syariah.

Selanjutnya, PBI dan SEBI yang secara khusus mengatur Bank Syariah ini berakhir pada tahun 2011 seiring dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Syariah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tentu saja memunculkan Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK. PBI dan SEBI tetap berlaku, kecuali diatur lain dengan adanya perubahan atas hadirnya POJK dan SEOJK yang memperbaruinya.

BI syariah ada sejak 1992

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas sejarah BI Syariah sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini. Saat ini Bank Indonesia fokus pada penatakelolaan moneter, namun semua Peraturan BI dan Surat Edaran BI masih berlaku sampai saat ini, kecuali jika ada pernyataan perubahannya oleh OJK dengan POJK atau SEOJK baru. Tetap saja, keberadaan OJK ini tidak mengubah kenyataan bahwa semua instrumen yang melibatkan interaksi antara Bank Syariah dan BI sudah diatur sesuai Syariah.

Satu hal lagi yang perlu kita cermati adalah konten peraturan BI jelas mengatur bahwa kontrak atau transaksi atau akad yang dijalankan oleh Bank Syariah adalah akad kongsi dan jual beli. Itu jika Bank Syariah ingin mengambil keuntungan. Semua peraturan ini legal formal. Dengan demikian, sangat wajar bisa disebut bahwa Bank Syariah wajib dagang, kecuali jika ia siap bubar.

Dengan demikian, secara fungsi  BI Syariah sudah ada sejak tahun 1992 secara legal formal. Saat ini tidak perlu ada sebuah lembaga khusus berlabel BI Syariah karena secara fungsional, semua instrumen yang melibatkan interaksi antara BI dan Bank Syariah sudah menggunakan instrumen yang sesuai Syariah.

Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini dimuat di Shariacorner 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *