Bisakah Asuransi Sesuai Syariah?

Bisakah Asuransi Sesuai Syariah?

Pertanyaan :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin.

Ada Ustadz yang mengharamkan Asuransi maupun Asuransi Syariah. Bagaimana menurut Ustadz? Sebenarnya bisakah Asuransi sesuai Syariah?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Hazuma, tinggal di Medan.

Jawaban:

Sdr. Hazuma yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten hanya mau menggunakan Lembaga Keuangan Syariah. Amin.

Fakta praktik Asuransi diawali dengan Peserta menyetorkan dana, kemudian ketika ada case (kejadian khusus) yang menimpa Peserta, maka Peserta memperoleh manfaat dan bisa melakukan klaim.

Alur transaksi Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah sekilas nampak sama saja. Namun, ternyata beda di istilah kontrak/akad. Ingat, beda istilah akad jelas sangat mungkin beda hukum.

Asuransi konvensional menjadi tidak logis karena premi yang disetorkan peserta itu merupakan transaksi motif profit (jual beli risiko) yang menimbulkan ketidakpastian akan memperoleh klaim atau tidak nanti. Transaksi ini tidak masuk akal, tidak sesuai Syariah.

Berbeda dengan transaksi di Asuransi Syariah yang menggunakan transaksi motif nonprofit yakni hibah atau memberikan sumbangan. Ketika ada ketidakpastian yakni akan memperoleh klaim atau tidak, karena menggunakan akad nonprofit, maka transaksi ini menjadi halal.

Sederhananya bisa dibilang bahwa pada Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah sama-sama ada ketidakpastian (gharar) dalam memperoleh klaim, namun menjadi Halal jika akadnya nonprofit jenis Hibah dan menjadi Haram jika akadnya profit jenis Jual Beli Risiko.

Khusus dalil larangan gharar pada transaksi profit jenis Jual Beli adalah

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر

Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar.

Definisi sederhana dari Gharar adalah memastikan hal yang seharusnya tidak pasti atau menidakpastikan hal yang seharusnya pasti. Ada yang tersembunyi (Kata Ibnu Taimiyah).

Gharar halal Vs gharar haram

Meskipun jual beli gharar itu dilarang, ternyata jual beli gharar yang ringan itu hukumnya halal. Sebagai contoh jual beli rumah yang temboknya tersusun dari batu bata, tidak perlu kita pastikan dengan cara membongkar temboknya terlebih dulu untuk memastikan bahwa isinya benar-benar batu bata.

Gharar yang sedang bisa terhukum halal, bisa terhukum haram, tergantung apakah gharar itu lebih berat cenderung ke yang halal atau haram.

Sedangkan Gharar pada transaksi motif nonprofit bisa menjadi Halal. Misalnya Gharar pada Hibah di Asuransi Syariah. Pada Asuransi Syariah, akad sesama peserta adalah saling memberikan Hibah. Dana kumpulan Hibah ini disepakati untuk dikelola oleh pihak ketiga, baik dalam hal distribusi maupun pemanfaatan dana yang ada misalnya untuk investasi. Pihak ketiga inilah Perusahaan Asuransi Syariah.

Bisa dicermati bahwa secara alami, gharar pada jual beli akan menyebabkan terjadinya maisir. Maisir adalah kontrak profit dengan mengeluarkan harta sedikit untuk memperoleh harta yang banyak dengan perolehan harta yang mengambil hak orang lain. Ada yang memperoleh harta, ada yang tidak memperoleh harta. Pihak yang memperoleh harta mengambil hak pihak yang tidak memperoleh harta. Inilah Maisir.

Pada Asuransi Syariah tidak terjadi Maisir karena spekulasi yang terjadi pada Asuransi Syariah bukan merupakan skema transaksi motif profit namun transaksi nonprofit, sehingga spekulasi yang terjadi bukanlah Maisir.

Perbedan lainnya adalah terkait pengelolaan dana. Di Asuransi Konvensional tidak ada larangan disalurkan pada bisnis Haram, sedangkan di Asuransi Syariah ditata agar hanya dikelola pada bisnis halal.

Itulah perbedaan utama antara Asuransi yang Halal dengan Asuransi yang Tidak Halal.

Ada kritikan dari beberapa Ustadz terhadap Asuransi Syariah bahwa dana Hibah, kenapa ditarik kembali. Kritikan ini tidak berdasar karena:

(1) Tidak akan pernah bisa ditemukan ada dokumen legal yang menyatakan bahwa Peserta penyetor Hibah menarik kembali dana Hibahnya.

(2) Pengatur dana Hibah adalah Perusahaan Asuransi Syariah atau Pihak Ketiga. Namun ternyata diatur agar dana Hibah kembali kepada antarpeserta Asuransi Syariah, ini sah saja, yang penting tidak ada permintaan dari Peserta bahwa dana Hibah ditarik kembali.

(3) Ketika terjadi klaim yang artinya dana Hibah diberikan, dana ini tidak akan ditarik kembali. Begitu klaim diberikan karena syaratnya terpenuhi, maka dana itu sah milik penerima klaim, tidak boleh ditarik lagi oleh pemberi klaim.

(4) Niat itu urusan Hati. Dalam Muamalah, Niat tidak termasuk rukun akad. Jika ada niat agar dana Hibah kembali lagi kepada antarpeserta bahkan berharap agar kembalinya dalam jumlah yang lebih banyak, ini sah secara Syariah.

Asuransi pada zaman Rasululllah

Ada lagi pertanyaan, apa Asuransi Syariah ini ada contohnya di masa Rasulullah. Jawaban ilmiahnya, tidak ada contohnya, makanya Asuransi Syariah ini halal. Hukum asal Muamalah adalah Halal sampai ada Dalil Keharamannya.

Ada kritikan lain bahwa Asuransi Syariah tidak sesuai Syariah karena terjadi 2 transaksi dalam 1 akad. Kritikan ini tidak berdasar akurat.

Berdasarkan Tafsir Hadits, ada beberapa larangan dalam Multiakad, yakni Bay al Gharar, Bay Inah, Bay’atayni fi Bay’ah, Salaf wa Bay’, Syarthoni fi Bay’, Shafqatayni fi Shafqah. Larangan multiakad ini tidak ada yang dilanggar oleh konsep dan praktik Asuransi Syariah. Tentang definisi masing-masing jenis larangan dalam Multiakad tersebut bisa dilihat tulisan saya berjudul Multiakad Kok Dilarang.

Selain berbagai hal tersebut, perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis dan produk Asuransi Syariah, misalnya Asuransi Umum atau Kerugian, Asuransi Jiwa atau Keluarga, Asuransi Pembiayaan, Asuransi Penjaminan, dan lain-lain.

Fitur produknya beragam, ada yang hanya menggunakan Akad Hibah, ada yang menggunakan Akad Hibah ditambah Investasi yang biasanya disebut Unitlink Syariah, yakni elaborasi antara akad Hibah dan akad Investasi. Kedua aliran dana ini tidak bisa dicampur tetapi kedua aliran dana dan hasil tata kelolanya menjadi Hak Peserta penggunanya.

Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa Asuransi bisa dilaksanakan sesuai Syariah yakni Asuransi Syariah. Landasan Asuransi Syariah adalah Alquran, Hadits dan Istinbath Hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa di setiap Perusahaan Asuransi Syariah sudah ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi pelaksanaan Asuransi Syariah.

Bagaimana dengan skema keagenan Asuransi Syariah dan skema MLN-nya? Nanti saya buatkan tulisan khusus tentang hal ini.

Demikian, semoga bermanfaat, Ayo Ke Asuransi Syariah. (*)

Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini dimuat di Shariacorner 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *