Denda Telat Bayar Kok Riba

Denda Telat Bayar Kok Riba

Denda Telat Bayar Kok Riba

 

Pertanyaan:

“Assalamualaykum. Perkenalkan, nama saya Lukman, dari Jakarta. Saya ingin bertanya, banyak yang beranggapan bahwa Denda Telat Bayar di Bank Syariah itu Riba. Sebenarnya, bagaimana fikih tentang Denda Telat Bayar ini?”

Jawaban:

Waalaykum salam wr wb.

Saudara Lukman yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Amin.

Istilah Arab yang dipergunakan untuk menyebut denda adalah al gharamah. Sedangkan denda dalam definisi al gharamah itu sendiri merupakan bagian dari ta’zir. Ta’zir diartikan sebagai ta’dib (memberi pelajaran), ar ra’du wal man’u (menolak dan mencegah). Secara umum, ta’zir dimaknai dengan upaya untuk melakukan pencegahan, teguran, hukuman yang belum ditentukan oleh syara’.

Penyebab hadirnya ta’zir adalah perbuatan maksiat, seperti meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, melakukan perbuatan yang dilarang, menolak membayar zakat, meninggalkan sholat fardhu, mengkhianati amanah, enggan membayar hutang padahal ia mampu, memanipulasi harta anak yatim, menggelapkan titipan, dan sebagainya.

Denda Telat Bayar di Bank Syariah ini termasuk dalam kategori hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta oleh karena ada pihak yang (terbukti) tidak membayar hutang (kewajiban) padahal ia mampu. Atas kondisi tersebut, selain ta’zir dalam makna pengenaan denda, bisa juga dilakukan penyitaan atau perampasan harta, bahkan penghancuran barang (itlaf).

Hukum pengenaan Denda Telat Bayar dengan cara mengambil harta ini ada khilafiyah (perbedaan pendapat). Imam Abu Hanifah melarang pengenaan denda dengan mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, sedangkan muridnya yang lain seperti Imam Abu Yusuf, membolehkannya apabila dipandang ada kemaslahatan. Pendapat yang membolehkan pengenaan Denda Telat Bayar dengan cara mengambil harta dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Atas hal yang bersifat khilafiyah, tidak perlu bersikeras bahwa pendapat kita adalah yang paling benar. Paling aman, mari tawadhu dengan Fatwa DSN MUI yang sangat jelas memperbolehkan pengenaan Denda Telat Bayar ini. Dengan demikian, hukumnya Boleh mengenakan dan Boleh tidak mengenakan. Tidak ada yang lebih syar’i satu sama lain, sama-sama murni Syariah, sama-sama sesuai Syariah, sama-sama menerapkan Syariah.

Saya pribadi setuju dengan Fatwa Ulil Amri (Ulama Dewan) yang membolehkan pengenaan Denda Telat Bayar. Ketika kita membolehkan hal terkait Muamalah, kita tidak perlu mencari dalil yang menunjukkan kebolehannya, namun saya tetap akan mengurai dalil penguatnya.

Logika Fikih Denda

Berikut ini adalah uraian logika fikih Denda Telat Bayar dari sudut pandang Fatwa DSN MUI No. 17 tahun tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa itu ditandatangani oleh al Maghfur Lah DR. (HC) KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfuzh (Rais Aam Syuriyah PBNU saat itu) bersama Dr. HM Dien Syamsuddin (Ketua PP Muhammadiyah saat itu).

Saya sangat yakin bahwa Ulil Amri (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia – DSN MUI) sudah mempertimbangkan Fatwa ini berdasarkan berbagai Dalil Nash Alquran, nash Assunnah, pendapat Ulama Klasik dan Metode Ushul Fiqh yang akurat dalam menyusun Fatwa.

Pertimbangan

Pertimbangan munculnya Fatwa adalah adanya transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dibayar secara angsuran. Ada kewajiban bagi Nasabah untuk membayar angsuran atau menjalankan kewajiban. Nasabah mampu, terkadang menunda pembayaran. Padahal setiap Nasabah yang pembiayaannya disetujui pasti terkriteria mampu, buktinya sudah lulus Analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan ini biasanya minimal meliputi analisis Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition (kondisi ekonomi, sosial, dan lain-lain), serta Collateral (agunan).

Dalil Alquran

Ada beberapa dalil (meskipun disebutkan sedikit) yang dipergunakan DSN MUI untuk menguatkan pengenaan Denda Telat Bayar di Bank Syariah.

Pertama, Alquran Surat al Maidah ayat 1:

$yg•ƒr’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ϊqà)ãèø9$$Î/

Duhai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Ayat ini adalah khithab (titah) Allah yang tertinggi untuk manusia dalam berakad. Ini adalah perintah Allah tertinggi dalam bertransaksi. Setiap pihak yang bertransaksi harus menaati semua ketentuan dalam transaksi.

Ketika Bank Syariah sudah terbukti melaksanakan kewajiban pemberian Pembiayaan, berikutnya adalah tugas Nasabah untuk melaksanakan amanah kontrak (akad) yakni menjalankan kewajiban. Kewajiban Nasabah adalah melakukan pembayaran atas hutang (jika akadnya adalah hutang karena pinjaman atau jual beli) atau melaksanakan bisnis dengan baik (jika akadnya adalah kongsi bisnis).

Jika Nasabah tidak menjalankan kewajiban, maka ia terbukti zhalim. Padahal Allah melarang kita berbuat zhalim (aniaya), sebagaimana yang termaktub dalam Alquran Surat al Baqarah ayat 279:

Ÿw šcqßJÎ=ôàs? Ÿwur šcqßJn=ôàè?

“Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dua ayat ini menegaskan keharusan semua pihak menjalankan kewajiban dalam akad (transaksi) dan tidak berbuat zhalim satu sama lain.

Dalil Hadits

Hadits pertama yang dijadikan oleh DSN MUI sebagai dalil kebolehan pengenaan Denda Telat Bayar, adalah:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ‏‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏

Perdamaian bisa dilakukan di antara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadits ini menegaskan bahwa jika ada permasalahan, maka damailah, asalkan jangan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hati-hati ketika mengatakan Denda Telat Bayar yang diterapkan di Bank Syariah ada Riba, salah-salah bisa masuk bab mengharamkan yang halal. Apalagi hukum asal dari muamalah adalah halal.

Hadits berikutnya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ‏”‏‏.‏

Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah kezhaliman.”

Hadits ini menegaskan bahwa Nasabah yang mampu bayar kok melakukan penundaan bayar, maka Nasabah tersebut valid terbukti zhalim, sampai ia berhasil membuktikan sebagai kaum dhuafa (orang tidak mampu). Indikator paling mudah bagi orang tidak mampu adalah ketika orang itu fakir atau miskin.

Hadits berikutnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ “‏ لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang berada (orang yang mampu), itu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi (materi) kepadanya.”

Hadits ini juga menegaskan bahwa selain masuk kategori zhalim, Nasabah yang mampu bayar namun menunda-nunda pembayaran, dihalalkan harga dirinya dan boleh dikenakan sanksi materi (termasuk sanksi berupa uang). Hukumnya boleh bagi Bank Syariah untuk mengumumkan secara terbuka tentang siapa saja yang telat bayar kewajiban. Namun, Bank Syariah tidak perlu melakukan hal itu.

Hadits berikutnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan (membuat hadirnya mudharat) bagi diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (membuat hadirnya mudharat) bagi orang lain.”

Hadits ini menjadi inspirasi kaidah fikih bahwa kita dilarang saling membahayakan satu sama lain. Ketika ada dana amanah untuk dikelola, maka harus dikelola dengan baik. Ketika dana tidak dikelola dengan baik sesuai perjanjian, maka hal ini membahayakan pihak pemilik dana (potensi kehilangan dana).

Kaidah Fikih

Kaidah fikih muamalah paling populer yang digunakan sebagai kaidah penguat dalam penerapan Denda Telat Bayar adalah:

أَلْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَة إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kaidah fikih muamalah di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika tidak ada dalil larangan Denda Telat Bayar, maka hukum Denda Telat Bayar adalah boleh. Meskipun demikian, saya sudah merinci dalil penguat atas kebolehan Denda Telat Bayar yang diterapkan di Bank Syariah, sebagaimana yang diungkapkan oleh DSN MUI.

Kaidah fikih berikutnya:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) itu harus dihilangkan.”

Kaidah ini memperkuat Hadits tentang bahaya (adh dharar) bahwa bahaya itu harus dihilangkan. Oleh sebab itu, sangat sah jika pihak Bank Syariah melakukan berbagai upaya agar bahaya penyalahgunaan amanah itu bisa ditekan, dalam hal ini adalah memberlakukan pengenaan Denda Telat Bayar.

Atas dasar berbagai dalil tersebut, DSN MUI memberikan beberapa keputusan Fatwa sebagai berikut:

Pertama, Sanksi dikenakan pada nasabah mampu, namun menunda pembayaran dengan disengaja. Dengan demikian, Bank Syariah juga boleh secara otomatis mengenakan Denda Telat Bayar di sistem IT-nya. Tinggal Nasabah harus membuktikan bahwa ia telah terbukti secara meyakinkan telah menjalankan kewajiban dengan baik dan/atau ia masuk kategori fakir atau miskin, baru kemudian Denda Telat Bayar bisa ditiadakan.

Kedua, Nasabah yang tidak/belum mampu bayar karena force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Item klausul force majeure ini bisa dicermati pada kontrak (akad). Mari selalu merujuk pada ketentuan dokumen legal.

Ketiga, Nasabah mampu bayar, namun menunda dan/atau beritikad tidak baik, boleh dikenakan sanksi. Jika memang Nasabah merasa tidak mampu bayar, segeralah kontak pihak Bank Syariah agar tidak diberlakukan Denda Telat Bayar. Tentu saja, buktikan dengan dokumen yang valid bahwa Nasabah adalah fakir atau miskin.

Keempat, Sanksi dikenakan dengan prinsip ta’zir, agar nasabah lebih disiplin. Sebagaimana yang saya bahas di atas, Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan ta’zir. Namun menurut kaidah fikih, ketika sesuatu masuk dalam khilafiyah (perbedaan pendapat), maka jangan diingkari. Ketika ada Ulama yang membolehkan Denda Telat Bayar, berarti hukumnya boleh. Apalagi, yang membolehkan adalah Fatwa Ulama Dewan (Ulil Amri).

Kelima, Sanksi bisa berupa denda uang yang besarnya ditentukan saat akad ditandatangani. Aturlah klausul pengenaan denda ini sejak awal akad, dan sepakati besarannya.

Keenam, Dana denda dipakai atau disalurkan untuk dana sosial. Hal ini wajib ditaati dan memang sudah diterapkan oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah. Dana denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Bank Syariah menyalurkan denda untuk kepentingan sosial dan kewajikan. Penyaluran dana denda ini jelas, transparan dan ada laporannya.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas bisa dicermati bahwa Denda Telat Bayar yang diterapkan di Bank Syariah tersebut bukan Riba. Kita tidak perlu mencari dalil kebolehan dalam muamalah, namun ternyata hukum kebolehan Denda Telat Bayar ini diperkuat dan dibela oleh Alquran, Hadits dan Ushul Fiqh menurut Ulama Dewan (DSN MUI), yakni Fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000.

Jika nasabah dikenakan denda telat bayar, kemungkinan penyebabnya adalah Nasabah tersebut tidak berhasil membuktikan secara legal bahwa dia adalah dhu’afa [faqir atau miskin]. Kemungkinan penyebab lain adalah Nasabah tersebut tidak berhasil membuktikan secara legal bahwa ia telah melaksanakan kewajiban.

Nasabah boleh mengajukan penghapusan Denda Telat Bayar, secara baik-baik. Insya Allah dikabulkan. Amin.

Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini dimuat di Shariacorner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *