Haramkah Modal Bank Syariah?

Haramkah Modal Bank Syariah?

Haramkah Modal Bank Syariah?

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat,  Ustadz Ahmad Ifham.

Ada beberapa Ustadz yang menyatakan bahwa Modal Bank Syariah itu Haram karena berasal dari Bank Induknya yakni  Bank Konvensional.  Ketika Bank Syariah menggunakan sumber dana haram,  bukankah berarti Bank Syariah haram juga?

Mohon pencerahannya.

Wassalamu’alaikum, warahmatullahi,  wabarakatuh.

Sunarto,  tinggal di Yogyakarta.

Jawaban:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sdr. Sunarto yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten hanya mau menggunakan rekening Bank Syariah saja dalam menggunakan transaksi perbankan. Amin.

Pertama, hal yang harus kita pahami dengan cermat adalah kenyataan bahwa sebuah transaksi, itu bukanlah zat.  Kalau zatnya haram, mau diberlakukan atau ditransaksikan seperti apapun zat itu, ya tetap haram. Minyak babi ketika diteteskan ke dalam kuah sup ayam, maka seluruh sup ayam terhukum haram.

Namun, suatu transaksi bisa disebut haram jika sudah ditransaksikan secara haram (dilarang syariah), meskipun zatnya adalah halal. Begitu juga jika ada zat halal yang belum ditransaksikan haram, jangan lantas disebut sebagai transaksi haram.

Transaksi modal di Bank Syariah adalah urusan nonzat. Ketika kita ingin menghukumi halal atau haramnya  modal Bank Syariah, maka yang harus dicermati adalah transaksinya.  Hukum asal dari modal Bank apapun, adalah Halal. Ketika uang atau modal itu ditransaksikan haram (seperti  di  Bank Konvensional), maka baru bisa dihukumi  haram. Namun, ketika modal itu ditransaksikan halal (seperti di Bank Syariah), maka hukumnya menjadi halal.

Kedua, transaksi yang menggunakan sumber dana haram, maka hukumnya menjadi haram. Rumus ini benar adanya. Sesuatu yang sudah dipastikan sumbernya haram, maka menggunakannya juga terhukum haram.

Oleh karena itu, modal Bank Syariah apapun, dipastikan bahwa sumber dananya adalah dari pos modal atau penyertaan atau sejenisnya yang terkriteria hukum halal. Dengan demikian, dari sisi sumber asal dan penggunaannya, modal Bank Syariah adalah dari sumber yang halal.

Perhatikan bukti tertulis asal modal

Ketiga, cermati bukti tertulisnya. Imam Syafii menghukumi  transaksi berdasarkan susunan kata (istilah) dan alurnya, bukan dari maksud dan maknanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah menghukumi transaksi berdasarkan maksud dan maknanya, bukan dari susunan kata (istilah) dan alurnya. DSN MUI menghukumi  transaksi berdasarkan kombinasi semuanya (istilah, alur, maksud dan maknanya). Keempat hal ini bisa dibuktikan oleh Bank Syariah.

Hukum modal Bank Syariah bisa dibuktikan dari istilah (tertulis), lanjut dengan alur, maksud dan makna. Bukti tertulis dari alur sumber modal Bank Syariah adalah nama chart of account (COA) atau istilahnya bernama modal atau penyertaan atau sejenisnya, bukan berjudul pendapatan bunga atau pendapatan riba.

Istilah COA modal tersebut menentukan alurnya. Alur akuntansi modal secara legal formal akan menyebabkan fungsinya (maksud dan maknanya) sebagai modal, bukan pendapatan riba. Dengan demikian, ditinjau dari sisi istilah, alur, maksud dan maknanya, pos modal terhukum halal, sampai modal tersebut ditransaksikan haram.

Perhatikan regulasinya

Keempat, regulasinya sudah jauh berbeda. Ini juga cara mudah membedakan modal Bank Syariah itu terhukum menjadi halal atau haram. Regulasi terkait dana yang berputar di perbankan, dipilah menjadi dua besar, yakni regulasi perbankan konvensional dan regulasi perbankan syariah.

Hal yang sangat berbeda dari kedua jenis perbankan ini adalah terlihat jelas di regulasi Bank Syariah yang wajib ditata kelola sesuai Syariah. Hal paling mudah yang bisa diketahui adalah bahwa Bank Syariah wajib dagang, jika ingin memperoleh keuntungan.

Transaksi dagang di Bank Syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI, UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai regulasi lain (internal maupun eksternal), mengharuskan Bank Syariah menggunakan modal tersebut untuk bertransaksi legal berupa transaksi jual beli dan kongsi. Kontrak legalnya juga menyatakan demikian.

Kondisi ini berbeda dengan perbankan konvensional yang memang dilarang berdagang (jual beli atau kongsi). Hal ini diatur jelas dalam semua regulasi internal dan eksternal yang melandasinya.

Kelima, esensi  sumber modal usaha. Sebenarnya ada beberapa sumber dana Bank Syariah selain COA modal atau penyertaan. Ada Dana Pihak Pertama, Kedua dan Ketiga. Ketiga sumber dana ini memiliki COA yang berbeda-beda, namun esensinya bisa berfungsi sebagai modal usaha Bank Syariah.

Dana Pihak Pertama berasal pemegang saham. Di sinilah modal Bank Syariah berasal. Dana Pihak Kedua Bank Syariah berasal dari misalnya Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah, Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah, dan berbagai sumber dari Bank Indonesia dan Bank lain yang semua instrumennya sudah menggunakan instrumen Syariah. Dana Pihak Ketiga meliputi Giro, Tabungan dan Deposito. Semua sumber Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah ini sudah menggunakan transaksi berbasis Syariah, dari cara memeroleh dana sampai penyaluran dananya.

Hati-hati membuat analog

Keenam, hati-hati membuat analogi. Banyak yang membuat analogi tidak akurat. Misalnya Bank Syariah itu disebut ibarat daging babi atau babi yang disarungin atau babi yang dikopyahin atau lumpur kubangan riba karena modalnya dari Bank Kovensional.

Logika tersebut tidak akurat karena illat qiyas-nya rusak. Illat qiyas zat digunakan menganalogikan nonzat (transaksi). Transaksi modal di perbankan adalah urusan transaksi, tetapi analoginya berupa zat. Analogi seperti ini tidak akan akurat.

Kita bisa menggunakan analogi lain yang sama-sama transaksi. Misalnya, transaksi Bank Konvensional ibarat transaksi pelacuran, sedangkan transkasi di Bank Syariah ibarat pernikahan. Pelacuran, Riba, dan Pernikahan itu sama-sama transaksi, sehingga illat qiyas-nya menjadi sejenis, analoginya menjadi akurat.

Ketujuh, cermati simulasi aliran logis pos modal. Modal bank apapun diperoleh dari pemegang saham. Hukum asalnya adalah halal, sampai bisa dipastikan bahwa sumber modal terbukti tertulis legal formal berasal dari pos haram.

Misalnya pemegang saham menggelontorkan dana modal sebesar Rp.20 triliun untuk bisnis Bank ABC. Bank ABC ini punya dua usaha, yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sampai di sini, modal Rp.20 triliun tersebut terhukum halal karena belum ditransaksikan.

Dana Rp.20 triliun tersebut oleh bank ABC induknya, dibagi menjadi dua yakni Rp.17 triliun dijadikan sebagai modal Bank Konvensional dan Rp.3 triliun dijadikan sebagai modal Bank Syariah. Sampai di sini, hukum dari modal tersebut tetap terhukum halal ketika belum ditransaksikan.

Baru ketika dana tersebut sudah terbukti disepakati dalam transaksi haram, maka mulai terhukum haram. Misalnya dana Rp.17 triliun disepakati diberikan kepada Bank Konvensional sebagai pos modal bersyarat bunga, maka hukumnya menjadi haram. Transaksi Rp.17 triliun di Bank Konvensional juga valid disebut haram karena semua transaksi atas modal tersebut berbasis simpanan berbunga dan kredit berbunga.

Berbeda dengan Bank Konvensional tersebut, dana sebesar Rp.3 triliun diberikan kepada Bank Syariah sebagai pos modal dengan kontrak kongsi atau kontrak lain dengan adanya bagi hasil atau deviden atau sejenisnya dan dana tersebut ditransaksikan halal. Dengan demikian, berdasarkan logika ini, maka modal Bank Syariah apapun terhukum halal.

Ada kaidah tafriq bayna al halal wal haram

Kedelapan, ada kaidah tafriq bayna al halal wal haram, pembedaan jelas antara yang halal dan yang haram. Ketika kita bisa membuat pembedaan akurat, tertulis legal formal atas aliran dana halal dan haram, maka berarti keduanya sudah dipastikan hukumnya berbeda.

Misalnya ketika kita sudah berhasil memilah dari sisi alur akuntansi tertulis legal formal terkait sumber, kontrak dan alur penggunaan modal Bank Konvensional dan Bank Syariah, meskipun sistem aplikasinya ada di satu komputer, maka keduanya terhukum berbeda. Aplikasi Bank Konvensional terhukum haram, aplikasi Bank Syariah terhukum halal.

Logika ini juga memperkuat logika bahwa meskipun sama-sama menggunakan Mesin ATM yang sama, maka hukum transaksinya tetap berbeda, karena transaksi dan aksesnya berbeda. Bank Syariah menggunakan aliran dana sesuai Syariah, Bank Konvensional menggunakan aliran dana mereka sendiri dan kedua aliran dana tersebut valid terpisah sesuai tolok ukur legal formal.

Kesembilan, cermati dompet Anda. Jika Anda mau konsisten mempersoalkan aliran dana transaksi modal Bank Syariah, maka yang lebih layak dipersoalkan adalah bukti aliran dana keluar masuk di dompet Anda. Anda tidak mampu memberikan bukti tertulis dari mana uang yang masuk dompet Anda dan ke mana uang itu disalurkan.

Dengan demikian, Bank Syariah jauh lebih jelas aliran sumber dan penggunaan dananya dibanding keluar masuknya isi dompet Anda. Bank Syariah berhasil menghindari syubhatnya sumber dan aliran dana halal pos modal tersebut secara legal formal.

Kesimpulan:

Sumber dana Bank Syariah apapun dipastikan halal secara tertulis legal formal (dari sisi istilah, alur, maksud dan maknanya) meskipun sumber modal berasal dari bank induknya yang merupakan Bank Konvensional. Dengan demikian, tidak salah juga jika kita bisa menyebut bahwa sumber modal Bank Syariah sudah murni Syariah.

Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini dimuat di Shariacorner 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *