Multiakad Kok Dilarang

Multiakad Kok Dilarang

Multiakad Kok Dilarang

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat,  Ustadz Ahmad Ifham Sholihin.

Saya mau bertanya, bukannya 2 Transaksi dalam 1 Akad itu dilarang? Namun, mengapa Bank Syariah masih menerapkan skema 2 Transaksi dalam 1 Akad?”

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Andi,  tinggal di Makassar.

Jawaban:

Saudara Andi yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten hanya mau menggunakan rekening Bank Syariah saja dalam menggunakan transaksi perbankan. Amin.

Mari kita terlebih dulu menyamakan persepsi tentang makna 2 transaksi dalam 1 akad. Saya lebih suka menyebutnya multiakad. Saya ada kitab berjudul Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah fi al Mal wa al Iqtishad karya Nazih Hammad. Di kitab tersebut, Nazih Hammad menjelaskan bahwa Akad Multiakad adalah “kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sahraf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah … dst.– sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.” Sederhananya, multiakad adalah kontrak yang tersusun atas serangkaian akad-akad.

Kaidah fikih muamalah paling populer mengatakan bahwa hukum asal dari muamalah adalah mubah (boleh atau halal), sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ketika kita sedang membahas bab larangan dalam Multiakad, maka kita harus memahami hadits larangan terkait multiakad.

Jika ada transaksi di perbankan syariah kok tidak menabrak larangan dalam multiakad, berarti transaksi tersebut sudah sesuai Syariah.

Berikut ini ada beberapa nash atau dalil larangan tentang Multiakad. Pembahasan kita tentang Multiakad tidak perlu melebar jauh, kita fokus pada makna atas hadits larangan dalam multiakad.

 

Dalil Larangan Bay’ al Gharar

Hadits pertama, tentang larangan Bay al Gharar:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim.

Hadits ini melarang Bay al Gharar dan Bay al Hashah. Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-‘aqibah). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Dengan demikian, jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian. Sedangkan jual beli al Hashah adalah jual beli dengan cara melempar batu, ini juga merupakan jual beli yang tidak jelas. Hukumnya: Dilarang.

Jual beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an.

Salah satu contoh transaksi Jual Beli Gharar dalam Mutiakad adalah seperti transaksi penjual berkata kepada pembeli, “aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara kontan atau 20 dirham dengan pembayaran tempo selama 1 tahun” kemudian si pembeli menyetujui tanpa memilih dengan jelas harga belinya. Hal ini dilarang Syariah.

Sepertinya skema ini aneh dan tidak terjadi pada bisnis keseharian, tapi ternyata dipraktikkan oleh Bank Konvensional, meskipun di Bank Konvensional tidak ada transaksi yang ada harganya karena tidak ada jual beli. Pada skema kredit bersyarat bunga nonflat, sejak awal akad/kontrak tidak akan dipastikan nominal rupiah yang harus dibayarkan, dan akan sangat tergantung pada tingkat suku bunga. Jumlah utang yang harus dibayarkan akan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu.

Skema sederhana sebagai tafsir dari bay al gharar ini misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli dengan harga yang harus dilayar oleh B adalah sebesar Rp.5 juta dengan cara pembayaran angsuran 2 bulan. Seiring berjalannya waktu, si B keberatan jika diangsur selama 2 bulan. Si B mengajukan keringanan jangka waktu pembayaran misalnya menjadi 6 bulan. Ketika si A memberikan syarat penambahan harga total misalnya menjadi Rp.7 juta karena ada penambahan waktu, maka ini dilarang Syariah Islam.

 

Dalil Larangan Bay’atayni fi Bay’ah

Hadits kedua, tentang larangan Bay’atayni fi Bay’ah:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

“Telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Ali, dan Ya’qub bin Ibrahim, dan Muhammad bin Mutsanna, Mereka berkata, telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa’id, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amr, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abu Salamah, dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah SAW melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual-beli.”

Hadits larangan jual beli jenis ini sangat populer, yakni pelarangan bay’atayni fi bay’ah. Ada juga nash hadits lain dengan maksud yang sama namun dengan nash berbeda yakni pelarangan shafqatayni fi shafqah. Saya mengutip Kitab Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah fi al Mal wa al Iqtishad karya Nazih Hammad, ada beberapa tafsiran atas pelarangan bay’atayni fi bay’ah ini.

[1] Imam Malik, Abu Hanifah, Ats Tsauri, Ishaq, Asy Syafi’i menafsirkan seperti transaksi penjual berkata kepada pembeli, “aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara kontan atau 20 dirham dengan pembayaran tempo selama 1 tahun” kemudian si pembeli menyetujui tanpa memilih dengan jelas harga belinya.” Hukumnya: Tidak Sesuai Syariah.

[2] Ibnu Rusyd memaknai skema ini dengan Bay al Gharar, yakni ada ketidakjelasan pilihan harga. Hukumnya: Dilarang.

[3] Asy Syaukani memaknai skema ini dengan menjual sesuatu dengan 2 harga. Hukumnya: Tidak Halal.

[4] Ibnu al Qayyim menyatakan hukumnya boleh jika ada pilihan satu harga.

[5] Imam Malik dalam al Muwatththo’ juga menafsirkan bahwa skema ini adalah perbedaan harga antara jual beli kontan dengan jual beli maushuf fi dzimmah, namun tidak ada pilihan harga yang jelas. Hukumnya: Dilarang.

[6] Ibnu Arabi menafsirkannya dengan kategori Bay al Gharar oleh karena ada ketidaksepakatan harga. Hukumnya: Dilarang.

[7] Asy Syaukani memaknai dengan jual beli dengan harga yang tidak jelas atau tidak ada. Hukumnya: Haram.

[8] Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al Jauziyah memaknai Hadits ini dengan makna Bay Inah, yakni dengan ilustrasi misalnya “aku jual kepadamu komoditas ini dengan harga seratus dengan pembayaran selama setahun, aku beli dari kamu dua ratus dengan kontan langsung.” Hukumnya: Dilarang.

Bank Syariah tidak melakukan skema transaksi ini, tidak ada bay al gharar dalam harga, dan tidak boleh ada bay inah. Meskipun Madzhab Syafii membolehkan bay inah, namun kebolehannya adalah jika bay inah dilakukan dengan tanpa aspek kesengajaan.

Andaikan ada bay inah dalam take over (pengalihan pembiayaan), skema seperti bay inah ini diperbolehkan jika dan hanya jika take over dilakukan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah, jadi ada pertimbangan hajiyat mensyariahkan Nasabah Bank Konvensional. Jika take over dilakukan dari Bank Syariah ke Bank Syariah, hal ini tidak diperbolehkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, sudah ada beberapa inovasi akad sehingga take over dari Bank Konvensional tidak perlu melibatkan bay inah, namun bisa menggunakan bay wal isti’jar atau bay wal musyarakah mutanaqishah (ini akan saya bahas pada tulisan lain).

Hadits ketiga, lanjutan dari hadits kedua, larangan Bay’atayni fi Bay’ah:

وَلِأَبِي دَاوُدَ: ( مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا )

Menurut riwayat Abu Dawud: “Barangsiapa melakukan dua jual-beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba”.

Hadits ini memberikan solusi bahwa jika ada skema dua jual beli dalam satu jual beli, maka pilih saja satu harga, sehingga tidak terkena Riba. Hal ini dilakukan Bank Syariah, ketika Bank Syariah menyodorkan banyak alternatif harga sesuai tabel, misalnya jika dibayar kontan harganya Rp.100 juta, jika diangsur 5 tahun maka harganya Rp.125 juta, jika diangsur 10 tahun maka harganya Rp.150 juta, jika diangsur 15 tahun maka harganya Rp.175 juta. Itu baru alternatif harga. Ketika akad dilakukan, nasabah akan memilih salah satu harga saja. Ini tidak melanggar larangan tersebut.

 

Dalil Larangan Shafqatayni fi Shafqah

Hadits keempat, tentang larangan Shafqatayni fi Shafqah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن صفقتين في صفقة واحدة

“Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi.”

Saya mengutip Kitab Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah fi al Mal wa al Iqtishad karya Nazih Hammad, ada beberapa tafsiran atas pelarangan shafqatayni fi shafqah ini.

[1] Imam Ahmad, Imam Syafii, Abu Ubaid Al Qasim menafsirkan Shafqatayni fi Shafqah adalah Bay’atayni fi Bay’ah, yakni seperti transaksi penjual berkata kepada pembeli, “aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dirham secara kontan atau 20 dirham dengan pembayaran tempo selama 1 tahun” kemudian si pembeli menyetujui tanpa memilih dengan jelas harga belinya.” Hukumnya: Dilarang.

[2] Asy Syaukani menafsirkan Shafqatayni fi Shafqah adalah Bay’atayni fi Bay’ah. Hukumnya: Dilarang.

[3] Ibnu Qayyim menafsirkan Shafqatayni fi Shafqah adalah Bay’ Inah. Hukumnya: Dilarang.

Kita pertegas lagi bahwa Bank Syariah tidak melakukan transaksi shafqatayni fi shafqah yang dilarang ini.

 

Dalil Larangan Bay wa Salaf dan Multiakad Lainnya

Hadits kelima, tentang larangan Bay wa Salaf dan beberapa Multiakad lainnya:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ  ( لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ

Telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Ali, dan Humaid bin Mas’adah, dari Yazid, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ayyub, dari Amr bin Syuaib, dari Ayahnya, dari Kakeknya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.” Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim.

Hadits keenam, terkait dengan hadits keempat:

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ اَلْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي اَلْأَوْسَطِ وَهُوَ غَرِيبٌ

Hadits tersebut juga dikeluarkan dari kitab Ulumul Hadits riwayat Abu Hanifah dari ‘Amr dengan lafaz: “Rasulallah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang berjual-beli dengan syarat.” Dari jalur ini Thabrani meriwayatkan hadts ini dalam kitab al-Ausath dan ia termasuk hadits gharib.

Saya mengutip Kitab Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah fi al Mal wa al Iqtishad karya Nazih Hammad, ada beberapa tafsiran atas pelarangan beberapa transaksi tersebut.

[1] Ada beberapa larangan yang dikemukakan oleh Hadits tersebut, yakni meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Terkait Multiakad, transaksi terlarang yang dimaksud adalah meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli.

[2] Al Mawardi menegaskan bahwa pada skema Jual Beli dan Pinjaman jika disyaratkan maka akadnya menjadi jahil.

[3] Jumhur Ulama mengharamkan skema qardh ma’al bay’, termasuk di dalamnya adalah Qardh dan Salam, Qardh dan Sharf, Qardh dan Ijarah, karena semua transaksi tersebut termasuk kategori bay ma’al qardh.

[4] Imam Abu Hanifah memperbolehkan kumpulnya akad Qardh dan Syirkah.

[5] Ibnu Taimiyah memaknai Hadits tersebut untuk larangan mengumpulkan transaksi mu’awadhah dan tabarru’, dengan alasan tidak ada keridhaan pada qardh kecuali dengan harga [sebagai tambahan] atas [jual beli] barang [atau manfaat].

[6] Termasuk dalam penafsiran akad ini adalah Bay’atayni fi Bay’ah dan Shafqatayni fi Shafqah.

[7] Ibnu Taimiyah membolehkan penyatuan Bay [Bay Ayn] dan Ijarah [Bay Manfaah].

[8] Secara umum, hadits tersebut menegaskan pelarangan semua syarat manfaat atas transaksi qardh (pinjaman) karena termasuk kategori Riba. Sebagian Ulama Kontemporer memaknai larangan tersebut berlaku jika akad intinya adalah pinjaman. jika akad intinya adalah selain akad pinjaman, maka hal ini diperbolehkan.

[9] Hadits tersebut juga dengan jelas melarang transaksi pengambilan keuntungan tanpa menjamin dan menjual sesuatu yang belum menjadi milik dan/atau tidak jelas. Kedua hal ini secara langsung bukan kategori multiakad, namun pelarangannya disandingkan dengan sebagian di antara multiakad yang dilarang dan pada praktiknya bisa menyebabkan multiakad yang dilarang.

 

Multiakad di Perbankan Syariah

Sebagian besar transaksi di Bank Syariah dituduh melakukan pelanggaran Syariah di ranah multiakad. Berikut ini ada beberapa skema multiakad di Perbankan Syariah dan kaitannya dengan multiakad yang dilarang:

[01] Murabahah wal Wakalah.

Skemanya adalah Bank Syariah beli rumah dari Developer dengan Kuasa Beli (wakalah) kepada Nasabah, misalnya dengan Harga Pokok Perolehan sebasar Rp.400 juta, kemudian Bank Syariah menjual rumah itu ke Nasabah seharga Rp.900 juta.

Selain itu juga ada kritikan Bank Syariah menjual barang yang belum milik, padahal sudah ada Akad Wakalah atau kuasa beli sehingga barang sah menjadi milik Bank Syariah, baru dilanjutkan dengan Akad Murabahah.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[02] Murabahah lil Amir bisy Syira (wal Wakalah) atau Murabahah Mu’allaq (wal Wakalah).

Skemanya adalah Nasabah minta agar Bank Syariah membelikan rumah dari Developer, nanti Bank Syariah akan diberikan marjin keuntungan. Skema ini jauh lebih fleksibel karena pada saat Akad Murabahah dilakukan, Akad Wakalah belum dilakukan. Qabdh (serah terima barang) terjadi ketika Akad Wakalah sudah benar-benar dilakukan dan bisa dilanjutkan dengan Akad Murabahah.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[03] Mudharabah

Ada kritikan bahwa Bank Syariah berada dalam posisi sebagai Mudharib (pengusaha) dengan pihak pemilik Giro, Tabungan dan Deposito, sekaligus langsung menjadi Shahibul Mal (pemilik dana) yang disalurkan kepada Nasabah pembiayaan yang menjadi pengusahanya.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[04] Mudharabah Musytarakah

Ada kritikan bahwa Bank Syariah berada dalam posisi sebagai Mudharib (pengusaha) dengan pihak pemilik Giro, Tabungan dan Deposito, sekaligus langsung menjadi Shahibul Mal (pemilik dana) yang disalurkan kepada Nasabah pembiayaan yang menjadi pengusahanya.

[05] Musyarakah

Ada kritikan bahwa Bank Syariah berada dalam posisi sebagai Mudharib (pengusaha) dengan pihak pemilik Giro, Tabungan dan Deposito, sekaligus langsung menjadi Shahibul Mal (pemilik dana) yang disalurkan kepada Nasabah pembiayaan yang menjadi pengusahanya. Bank Syariah pun berfungsi sekaligus sebagai pengusaha.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[06] Ijarah Paralel

Skemanya, Bank Syariah menyewa ruko dari Supplier kemudian disewakan kepada Nasabah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[07] Istishna Paralel

Skemanya, Bank Syariah memesan konstruksi atau pembuatan sesuatu dari Supplier, Nasabah memesan konstruksi atau pembuatan sesuatu dari Bank Syariah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[08] Salam Paralel

Skemanya, Nasabah memesan barang dari Bank Syariah, Bank Syariah memesan barang dari Supplier. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[09] Ijarah Muntahiya bit Tamlik

Skemanya, Bank Syariah menyewakan aset kepada Nasabah dengan janji jika sewa selesai, akan dilanjutkan pemindahan kepemilikan aset kepada Nasabah dengan alternatif akad jual beli atau hibah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[10] Musyarakah Mutanaqishah

Skemanya, Bank Syariah melakukan kongsi kepemilikan atas aset dengan Nasabah. Nasabah melakukan angsuran porsi aset sehingga share Nasabah terus bertambah sampai 100% milik Nasabah. Selain itu, Nasabah menyewa rumah milik berdua, sampai share kepemilikan Nasabah mencapai 100%. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[11] Bay wal Isti’jar

Skemanya, Nasabah menjual barang ke Bank Syariah, kemudian Bank Syariah menyewakan barang kepada Nasabah dengan janji jika sewa selesai, barang dihibahkan kepada Nasabah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[12] Bay wal Musyarakah Mutanaqishah

Skemanya, Bank Syariah membeli aset dari Nasabah ataupun pihak lain, kemudian Bank Syariah melakukan kongsi kepemilikan atas aset dengan Nasabah. Nasabah melakukan angsuran porsi aset sehingga share Nasabah terus bertambah sampai 100% milik Nasabah. Selain itu, Nasabah menyewa rumah milik berdua, sampai share kepemilikan Nasabah mencapai 100%. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[13] Qardh wal Bay wal Murabahah

Skemanya, Nasabah memberikan pinjaman kepada Nasabah untuk melakukan pelunasan di Bank Konvensional, selanjutnya Nasabah menjual barang ke Bank Syariah dalam rangka melunasi hutang pinjaman. Selanjutnya Bank Syariah menjual barang kepada Nasabah dengan ambil marjin keuntungan (murabahah). Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[14] Ijarah wal Qardh

Skemanya, Bank Syariah menjual jasa pengurusan pelunasan Nasabah di Bank Konvensional, misalnya Rp.50 juta. Kemudian Bank Syariah memberi pinjaman kepada Nasabah misalnya sebesar Rp.100 juta dalam rangka pembayaran pelunasan. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[15] Bay Maushufah fi Dzimmah

Skemanya, Nasabah membeli manfaat barang yang mana barang itu belum ada. Selanjutnya bisa diterapkan akad Sewa Berakhir Lanjut Milik atau Kongsi Berkurang dan Sewa. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[16] Kafalah bil Ujrah

Skemanya, Bank Syariah memberikan jaminan kepada Nasabah bahwa Nasabah bisa transaksi dengan pihak tertentu. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Transaksi ini tidak menabrak larangan multiakad.

[17] Qardh wal Ijarah

Skemanya, Nasabah dan Bank Syariah melakukan jual beli manfaat (ijarah), Bank Syariah memberikan pinjaman kepada Nasabah dengan pinjaman tanpa bersyarat manfaat bagi Bank Syariah. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

[18] Pembiayaan dengan Rahn

Skemanya, ada Pembiayaan, kemudian ada skema rahn (gadai). Nasabah dikenakan biaya gadai. Skema ini dituding sebagai transaksi multiakad yang terlarang.

Masing-masing akad akan saya uraikan lebih rinci lagi di tulisan lain.

Simpulan

Ada multiakad yang dilarang dan ada multiakad yang diperbolehkan. Ternyata semua multiakad di Bank Syariah tidak menabrak larangan dalam multiakad, sehingga multiakad di Bank Syariah sudah sesuai Syariah.

Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini dimuat di Shariacorner 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *