Logika Fikih Bitcoin

Logika Fikih Bitcoin

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat, Ustadz Ahmad Ifham Sholihin.

Ada Ustadz yang nenyatakan bahwa Bitcoin itu Haram. Ada juga yang berpendapat bahwa Bitcoin itu Halal. Bagaimana menurut pendapat Ustadz?

Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi, wabarakatuh.

Rohman, tinggal di Jakarta.

Jawaban:

Sdr. Rohman yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu berlimpah barakah dari Allah agar kita bisa konsisten bertransaksi keuangan di Lembaga Keuangan Syariah saja. Amin.

Bitcoin, Cryptocurrency lagi ngetrend. Saya tidak ahli secara teknis terkait Bitcoin (atau sejenisnya) ini. Saya hanya akan memberikan kunci dalam menyikapi keberadaan Bitcoin ini menurut Fikih Muamalah.

Motif Profit

Jika menggunakan instrumen Bitcoin ini untuk transaksi motif profit alias dagang alias bisnis (tijarah), maka kita cek saja apakah mengikuti kaidah transaksi bisnis atau tidak. Perlu kita pahami bahwa transaksi motif profit menurut Syariah Islam hanya ada dua jenis akad, yakni (1) Jual Beli, (2) Kongsi (yang melewati Jual Beli).

Pertama, jika skemanya dianggap sebagai Jual Beli yang sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual Beli yang sah harus memenuhi adanya pelaku, objek, ijab qabul.

Fikih menyatakan bahwa jual beli adalah transaksi mu’awadhat atau pertukaran (lihat definisi Jual Beli dalam Kitab Kifayatul Akhyar). Tuker-tuker. Dengan demikian, transaksi jual beli Bitcoin ini harus memenuhi kaidah pertukaran. Termasuk pertukaran dalam hal ini adalah al amwaal al ribawiyyah (harta ribawi) yang biasa disebut dengan Jual Beli Sharf.

Jika Bitcoin ini dianggap sebagai Objek Jual Beli Barang atau Maal atau Komoditas, maka barang berupa Bitcoin ini harus ada, harus jelas bisa dilihat, bisa disaksikan. Jika Bitcoin ini barangnya tidak jelas, maka otomatis transaksi Jual Beli Bitcoin menjadi jadi tidak sah.

Kitab Fathul Qarib memberikan rumus Jual Beli Barang yang diperbolehkan yakni  بيع عين مشاهدة yang artinya Jual Beli barang yang bisa dilihat (ayn), yang bisa dipersaksikan (musyahadatin) oleh para pihak.

Kitab Fathul Qarib juga menegaskan bahwa بيع عين غائبة لم تشاهد atau Jual Beli barang yang tidak ada dan tidak bisa dipersaksikan hukumnya tidak boleh. Jadi, ketika transaksi terkait Bitcoin dianggap sebagai Jual Beli Bitcoin, kok Bitcoin-nya tidak bisa dilihat dan disaksikan, hukumnya tidak boleh.

Jual beli dengan Objek Manfaat (Ijarah) juga diperbolehkan. Kitab Bidayah al Mujtahid pada bagian awal bab Ijarah menyatakan bahwa Jual Beli Manfaat (Ijarah) diberlakukan hukum yang sama dengan perlakuan hukum jual beli barang, hanya saja objeknya beda. Objek Ijarah adalah manfaat.

Jika Jual Beli Bitcoin diposisikan sebagai Jual Beli Manfaat, maka manfaatnya harus jelas dan manfaatnya sedang dipergunakan pada saat transaksi. Bitcoin-nya harus sedang dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya disewa. Kitab I’anah ath Thalibin menyebutnya dengan Bay’ Manfa’ah Ayn. Jual Beli Manfaat Barang (sewa menyewa).

Jika tidak terjadi pemanfaatan atau penyewaan Bitcoin untuk keperluan tertentu, maka hukumnya menjadi transaksi Jual Beli Barang dan berlaku kaidah Jual Beli Barang (harus jelas dan bisa dipersaksikan oleh mata atau ayn).

Selanjutnya, jika Bitcoin diposisikan sebagai amwaal al ribawiyyah (harta ribawi) yakni sebagai Alat Tukar, maka akan berlaku kaidah Jual Beli Alat Tukar (Sharf).

Berdasarkan uraian pada Kitab I’anah ath Thalibin dan Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid, minimal saya temukan 7 syarat Jual Beli Alat Tukar, yakni:

(1) Haa’a wa haa’a (saling menyerahkan, saling menerima barang).

(2) Yadan bi yadin (kontan atau tunai)

(3) Mitslan bi mitslin (sejenis)

(4) Sawaa’an bi sawaa’in (setara)

(5) Aynan bi aynin (serahan barang ditukar barang)

(6) Kaylan bi kaylin (setakaran)

(7) Waznan bi waznin (sepola setimbangan)

Jika Jual Beli Bitcoin dianggap sebagai alat tukar atau harta ribawi sejenisnya atau qiyasnya, maka akan berlaku minimal 7 syarat tersebut dengan dhawabith atau ketentuan khusus.

Satu hal yang paling penting ketika Bitcoin dianggap sebagai alat tukar adalah ketika Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas jasa keuangan sudah sepakat legal formal menyatakan bahwa Bitcoin adalah Alat Tukar.

Jika BI dan OJK belum melegalkan Bitcoin sebagai Alat Tukar, maka mari tidak menganggap Bitcoin dan/atau Crtptocurrency sejenisnya sebagai alat tukar. Pilihannya ya dianggap sebagai komoditas atau objek sewa, namun harus memenuhi kaidah jual beli komoditas atau jual beli objek sewa jika ingin diperjualbelikan.

Berdasarkan dhawabith fiqh atau kaidah syarat fikih jual beli sharf di atas, jika Bitcoin merupakan alat tukar resmi, maka transaksi jual beli sharf yang diperbolehkan sesuai Fatwa DSN MUI No. 28 adalah Spot (tunai dengan durasi 2 x 24 jam) dan Forward Agreement atau Forward lil Haajah yakni transaksi Forward dengan motif kebutuhan (haajah) yang jelas dan syar’i, bukan motif spekulasi yang terlarang.

Kedua, jika skemanya dianggap sebagai Kongsi yang sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat sah Kongsi. Kongsi yang sah harus memenuhi adanya pelaku, objek, dan ijab qabul.

Kongsi adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dalam rangka menghasilkan keuntungan. Definisi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Fikih Muamalah. Salah satu jenis Akad Kongsi paling populer adalah Investasi.

Jika Bitcoin dianggap sebagai instrumen Investasi, rasanya semakin tidak masuk akal karena berarti Bitcoin harus diposisikan sebagai modal kerja. Padahal Bitcoin ini kan tidak bisa disaksikan, bukan alat rukar resmi dan tidak bisa dijadikan sebagai modal kerja untuk belanja barang atau manfaat dalam rangka menjalankan roda usaha.

Dengan demikian, Investasi Bitcoin merupakan skema yang tidak logis, tidak sesuai Syariah.

Motif Nonprofit

Bitcoin mungkin saja dijadikan sebagai instrumen transaksi nonprofit seperti Pinjaman, Sedekah, Hibah, atau transaksi sosial sejenisnya. Hukumnya sah-sah saja jika memang bisa dihibahkan atau dipinjamkan atau disedekahkan.

Demikian kunci transaksi terkait Bitcoin. Jika ingin bertransaksi menggunakan Bitcoin, pastikan transaksi apa yang ingin digunakan, kemudian penuhi rukun dan syarat transaksinya secara konsisten. Wallaahu a’lam

Ahmad Ifham Sholihin

Tulisan ini dimuat di Shariacorner 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *