Bank Syariah Tidak Sesuai Alquran dan Sunnah?

Bank Syariah Tidak Sesuai Alquran dan Sunnah?

Tidak Sesuai Alquran dan Sunnah

Kritikan, “Bank Syariah tidak sesuai Alquran dan Sunnah. Praktiknya tidak sesuai dengan yang digariskan Syariah Islam.”

===========================================================

Bank Syariah tidak hanya dibela oleh Alquran Hadits dan Ushul Fiqh menurut Tafsiran Ulama Dewan, tetapi juga diatur secara legal formal hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] sehingga Bank Syariah juga dibela oleh Umara Dewan. Berikut ini uraiannya.

Pertama, dibela Alquran Hadits

Perhatikan:

  • Urutan mengenai siapa sih yang harus ditaati, itu kan [1] Allah [ada Alquran], [2] Rasulullah SAW [ada Hadits], dan ada [3] Ulil Amri [ada Ulama Dewan dan ada Umara Dewan]. Itu menurut Alquran lho. | Ulama Dewan dalam Ulil Amri inilah yang secara logika lebih kredibel dalam menafsirkan dalil dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat di NKRI.
  • Aktivitas Bank Syariah dan Bankir Syariah dibela oleh Alquran dan Hadits. Silahkan baca Fatwa DSN MUI yang per akhir 2018 lalu ada 125 Uraian Fatwa terkait Bank Syariah dan Muamalah tersebut pasti diawali dengan penguat berupa dalil tertinggi sampai terendah. Pasti diawali dengan dalil Alquran dan Hadits. Lanjut Dalil Muttafaq lainnya, lanjut Dalil Mukhtalaf.

Buat Bankir Syariah..

Aktivitas Anda dibela oleh Alquran dan Hadits. Tetaplah fokus. Tetap on the track menjalankan prosedur Bank Syariah. Pastikan juga akidah dan akhlak Anda tercapai dengan baik.

Kedua, dibela Ushul Fiqh

  • Perhatikan Fatwa DSN MUI tentang Bank Syariah dan Muamalah. Semuanya menggunakan logika ushul fiqh yang runut. Memang hal ini hanya bisa diketahui oleh orang yang bersedia belajar dan mencermati objektivitas Fatwa.
  • Dalil pada Fatwa DSN MUI pun runut, baik nash [Alquran dan Hadits], dalil muttafaq [Alquran, Hadits, Ijma’ dan Qiyas] sampai dalil mukhtalaf [seperti urf, mashlahah mursalah], ada qawaid fiqh-nya, ada pendapat ulama klasik & kontemporer.
  • Mashlahah Mursalah dan Urf merupakan dua metode Ushul Fiqh yang cukup populer dipergunakan di berbagai Fatwa DSN MUI tentang Bank Syariah.

Contoh urf paling kentara ada di Fatwa DSN MUI No. 77 yakni tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Urf alat tukar di Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] adalah menggunakan Rupiah, sehingga emas dianggap sebagai sil’ah atau komoditas yang sah diperjualbelikan secara tidak tunai. Sebagaimana logika penerapan urf, jika saja urf alat tukar di NKRI adalah emas, maka hukum berubah, menjadi, emas haram diperjualbelikan secara tidak tunai.

[Salah satu simpulannya, alat tukar itu berupa emas atau rupiah atau apapun, itu HALAL, sampai alat tukar itu ditransaksikan haram].

Buat Bankir Syariah..

Aktivitas Anda dibela oleh Ushul Fiqh. Tetaplah fokus. Tetap on the track menjalankan prosedur Bank Syariah. Pastikan juga akidah dan akhlak Anda tercapai dengan baik.

Prosedur Operasional dan Bisnis Bank Syariah sudah ditata merujuk berdasarkan pada Alquran dan Hadits dengan metode ushul fiqh yang valid. ” Ifham Quotes

Ketiga, dibela Fatwa MUI

Berikut ini adalah kutipan Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Faidah) per 24 Januari 2004:

Pertama: Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diper-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi’ah.

Kedua: Hukum Bunga (interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional.

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari’ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.

Fatwa ini adalah Fatwa Ulama Dewan dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Fatwa Ulama Dewan lainnya, bukan apa kata Ulama Dewean (sendirian), bukan apa kata Akal Dewean. | Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Solusi lugas menurut Fatwa tersebut adalah ke Lembaga Keuangan Syariah.

Hal ini perlu ditegaskan oleh karena tidak sedikit orang yang kampanye Anti Riba menggunakan Fatwa tersebut namun anti Lembaga Keuangan Syariah. Ini berbahaya.

Keempat, dibela ratusan Fatwa DSN MUI

Berikut ini adalah daftar 125 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang Bank Syariah, Keuangan Syariah dan Muamalah terkait lainnya sejak tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2018.

Fatwa DSN MUI tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI yang tentu adalah Rais Aam Syuriyah PBNU (pemimpin tertinggi ulama NU) ditambah Ulama dari Muhammadiyah, panel dengan Ulama dari Ormas lainnya. Sekali lagi, ditandatangani oleh Rais Aam Syuriyah PBNU. Orang NU pasti tahu kapasitas keilmuan beliau. Tidak mungkin tidak konsisten.

NOMOR FATWA PERIHAL FATWA
125/DSN-MUI/XI/2018 Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
123/DSN-MUI/XI/2018 Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah
122/DSN-MUI/II/2018 Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
121/DSN-MUI/II/2018 EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah
120/DSN-MUI/II/2018 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
119/DSN-MUI/II/2018 Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah
118/DSN-MUI/II/2018 Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
117/DSN-MUI/II/2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah
115/DSN-MUI/IX/2017 Akad Mudharabah
114/DSN-MUI/IX/2017 Akad Syirkah
113/DSN-MUI/IX/2017 Akad Wakalah bi Al-Ujrah
112/DSN-MUI/IX/2017 Akad Ijarah
111/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli Murabahah
110/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli
109/DSN-MUI/II/2017 Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
107/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
106/DSN-MUI/X/2016 Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
105/DSN-MUI/X/2016 Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar
104/DSN-MUI/X/2016 Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah
103/DSN-MUI/X/2016 Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
102/DSN-MUI/X/2016 Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent
101/DSN-MUI/X/2016 Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
100/DSN-MUI/XII/2015 Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
99/DSN-MUI/XII/2015 Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
98/DSN-MUI/XII/2015 Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
97/DSN-MUI/XII/2015 Sertifikat Deposito Syariah
96/DSN-MUI/VI/2015 Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar
95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
94/DSN-MUI/VI/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
93/DSN-MUI/IV/2014 Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti
92/DSN-MUI/IV/2014 Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)
91/DSN-MUI/IV/2014 Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma’)
90/DSN-MUI/XII/2013 Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
89/DSN-MUI/XII/2013 Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
88/DSN-MUI/XI/2013 Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
87/DSN-MUI/XII/2012 Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga
86/DSN-MUI/XII/2012 Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
85/DSN-MUI/XII/2012 Janji (Wa’d) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
84/DSN-MUI/XII/2012 Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
83/DSN-MUI/VI/2012 Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
82/DSN-MUI/VIIII/2011 Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
81/DSN-MUI/III/2011 Pengembalian Dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
80/DSN-MUI/III/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
79/DSN-MUI/III/2011 Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
78/DSN-MUI/IX/2010 Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
77/DSN-MUI/VI/2010 Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai
76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN Ijarah Asset to be Leased
75/DSN-MUI/VII/2009 Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
74/DSN-MUI/I/2009 Penjaminan Syariah
73/DSN-MUI/XI/2008 Musyarakah Mutanaqishah
72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
71/DSN-MUI/VI/2008 Sale and Lease Back
70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara
68/DSN-MUI/III/2008 Rahn Tasjily
67/DSN-MUI/III/2008 Anjak Piutang Syariah
66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah
65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
64/DSN-MUI/XII/2007 Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju’alah (SBIS Ju’alah)
63/DSN-MUI/XII/2007 Sertifikat Bank Indonesia Syariah
62/DSN-MUI/XII/2007 Akad Ju’alah
61/DSN-MUI/V/2007 Penyelesaian Utang dalam Impor
60/DSN-MUI/V/2007 Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
59/DSN-MUI/V/2007 Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
58/DSN-MUI/V/2007 Hawalah bil Ujrah
57/DSN-MUI/V/2007 Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
56/DSN-MUI/V/2007 Ketentuan Review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
55/DSN-MUI/V/2007 Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card
53/DSN-MUI/III/2006 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
52/DSN-MUI/III/2006 Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah
51/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
50/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah
49/DSN-MUI/II/2005 Konversi Akad Murabahah
48/DSN-MUI/II/2005 Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
47/DSN-MUI/II/2005 Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
46/DSN-MUI/II/2005 Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah)
45/DSN-MUI/II/2005 Line facility (at-Tas-hilat as-Saqfiyah)
44/DSN-MUI/VIIII/2004 Pembiayaan Multijasa
43/DSN-MUI/VIIII/2004 Ganti Rugi (Ta’widh)
42/DSN-MUI/V/2004 Syari’ah Charge Card
41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syari’ah Ijarah
40/DSN-MUI/X/2002 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
39/DSN-MUI/X/2002 Asuransi Haji
38/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
37/DSN-MUI/IX/2002 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari’ah
36/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI)
35/DSN-MUI/IX/2002 Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari’ah
34/DSN-MUI/IX/2002 Letter of Credit (L/C) Impor Syari’ah
33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syari’ah Mudharabah
32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syari’ah
31/DSN-MUI/VII/2002 Pengalihan Utang
30/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah
29/DSN-MUI/VI/2002 Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah
28/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
27/DSN-MUI/III/2002 Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
26/DSN-MUI/III/2002 Rahn Emas
25/DSN-MUI/III/2002 Rahn
24/DSN-MUI/III/2002 Safe Deposit Box
23/DSN-MUI/III/2002 Potongan Pelunasan dalam Murabahah
22/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Istishna’ Paralel
21/DSN-MUI/X/2001 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari’ah
19/DSN-MUI/IV/2001 Al-Qardh
18/DSN-MUI/IX/2000 Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
17/DSN-MUI/IX/2000 Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam Murabahah
15/DSN-MUI/IX/2000 Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
14/DSN-MUI/IX/2000 Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
13/DSN-MUI/IX/2000 Uang Muka dalam Murabahah
12/DSN-MUI/IV/2000 Hawalah
11/DSN-MUI/IV/2000 Kafalah
10/DSN-MUI/IV/2000 Wakalah
09/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Ijarah
08/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Musyarakah
07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
06/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Istishna’
05/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Salam
04/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah
03/DSN-MUI/IV/2000 Deposito
02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan
01/DSN-MUI/IV/2000 Giro

Penandatangan Fatwa

Sejak tahun 2000 sampai dengan akhir 2018, total ada 125 Fatwa DSN MUI tentang Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan Muamalah, serta ada 1 Fatwa MUI tentang Bunga/Interest/Faidah yang skemanya selalu dipergunakan oleh seluruh Lembaga Keuangan Konvensional.

  • Siapakah para penandatangan Fatwa? | Penandatangan Fatwa ini tentu cuma dua orang, yakni Ketua dan Sekretaris. Meskipun Fatwa adalah Fatwa Ulama Dewan, patut kita cermati, siapa yang diangkat menjadi Pemimpin tertinggi dari Ulama Dewan [dan tanda tangan Fatwa]?

Penandatangan total 126 Fatwa Bank Syariah + Muamalah:

12 Fatwa: Prof. KH. Ali Yafie

77 Fatwa: DR. [HC] KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfuzh

01 Fatwa: DR. [HC] KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfuzh

06 Fatwa: Prof. Dr. Din Syamsudin [Plt. Ketua MUI]

30 Fatwa: PROF. DR. [HC] KH. Ma’ruf Amin

Perhatikan, Fatwa DSN MUI dan Fatwa MUI terkait Bank Syariah dan Muamalah tersebut selalu ditandatangani oleh Ketua MUI yang adalah Rais Aam Syuriyah PBNU. Iya, NU. Ayo warga NU. Sudah tahu? Hanya ada 6 Fatwa DSN MUI yang ditandatangani oleh orang yang adalah Ketua PP Muhammadiyah saat itu, oleh karena menjadi Pelaksana Tugas [Plt.] pada saat wafatnya Kyai Sahal Mahfuzh sampai terpilihnya Ketua MUI baru yang tetap saja adalah Rais Aam Syuriyah PBNU.

Adakah Fatwa Lain?

Tak kalah akal.. Saat ini sebagian Ustadz sebelah yang mendirikan Ulama Dewan. Tentu saja BUKAN Ulama Dewan khas Ulil Amri. Nah, gimana dengan Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama Dewan lainnya?

Jelas Fatwa tersebut boleh saja dijadikan sebagai bahan bacaan atau rujukan. Semua mengerucut ke Fatwa DSN MUI. Jika Anda bermuamalah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka rujukannya adalah Fatwa DSN MUI.

Contoh Fatwa lain, Fatwa dari Bahtsul Masail NU, Fatwa dari Lembaga Tarjih Muhammadiyah, Fatwa dari Persis, Fatwa dari Ulama Dewan lainnya sampai Sharia Standard versi AAOIFI [Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution], dan Fatwa lain yang levelnya Internasional.

Silahkan menjadikan Fatwa level lokal, regional, dan internasional tersebut sebagai bahan bacaan atau bahkan rujukan pribadi atau rujukan bagi Organisasi Masyarakat (Ormas) terkait. Namun, ketika sudah terkait dengan aktivitas muamalah di Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI], maka rujukan legal formalnya adalah Fatwa DSN MUI yang jelas sudah dipositivisasi melalui UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan [OJK].

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Industri Keuangan Non Bank Syariah [Asuransi Syariah, Penjaminan Syariah, Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Pegadaian Syariah, dan lain-lain].

Di sini Indonesia.

DSN MUI jelas tidak wajib mengikuti aturan fatwa luar negeri atau aturan fatwa internasional atau fatwa lokal.

Di sini Indonesia.

Kelima, dibela UU NKRI

  • Sudah ada Undang-undang NKRI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur seluruh panduan utama terkait bisnis dan operasional Bank Syariah.
  • Jelas sudah ada aturan dan larangan bisnis perbankan syariah. Jelas ada larangan bagi Bank Syariah untuk melakukan bisnis zat haram, riba, gharar, maisir, zhalim dan maksiat. Semua tercantum lugas dalam UU NKRI.
  • Regulasi eksternal dan internal sudah serasi dengan Fatwa DSN MUI.

Duhai Bankir Syariah.. Anda dibela oleh UU NKRI. Legal formal. tidak liar. Yakinlah jalan Anda sudah benar. Terus patuhi prosedur yang diatur dalam SOP Bank Syariah. Patuhi.

Keenam, diatur di Pengadilan Agama

  • Sejak tahun 2009, penyelesaian sengketa yang terjadi antara Bank Syariah dengan Nasabah sudah diatur resmi dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini juga semakin memperkuat posisi Bank Syariah secara legal formal dalam naungan NKRI.
  • Fatwa DSN MUI juga sudah dipositivisasi oleh berbagai regulasi. Dengan demikian, ketika ada sengketa di Pengadilan Agama terkait Bank Syariah, maka Fatwa DSN MUI bisa dijadikan rujukan dan tanpa perlu ada saksi ahli lagi.
  • Badilag Mahkamah Agung [MA] juga sudah mengeluarkan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah [KHES]. Kontennya pun seiring sejalan dengan Fatwa DSN MUI.
  • Legal formal. Tidak liar.

Ketujuh, dibela PBI dan POJK

  • Bank Indonesia membuat Peraturan dan Surat Edaran beserta lampirannya. Dulu, sejak tahun 2000 sudah ada banyak PBI, SEBI serta lampirannya yang mengatur Bank Syariah. Namun, sejak berdirinya OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dipindah ke OJK. Namun, BI tetap menjadi acuan Perbankan Syariah secara moneter.
  • Sementara itu, pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah semakin kuat sejak adanya OJK. Koordinasi antarlembaga keuangan juga semakin mudah dan cepat bisa dilakukan, oleh karena berada dalam satu payung, OJK. Sudah ada POJK yang juga mengatur pelaksanaan dan pengawasan Bank Syariah secara legal formal.

Kedelapan, dibela PAPSI dan PSAK

  • PAPSI adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Sedangkan PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan Syariah. Keduanya adalah regulasi terkait akuntansi. | Ada rujukan lain namun tidak wajib diikuti, seperti AAOIFI Standard. Standar akuntansi internasional.
  • Akuntansi adalah representasi kesyariahan transaksi di Lembaga Keuangan. Oleh karena itu, pedoman akuntansi ini sangat penting. Alhamdulillah, PAPSI yang secara khusus mengatur Bank Syariah sudah ada sejak tahun 2003 secara legal formal, saat ini yang berlaku adalah PAPSI 2013. PSAK pun semakin lengkap dari PSAK 100 sampai saat ini PSAK 110.
  • Jika Anda ingin mengkritik Bank Syariah secara logis, kuasai juga PAPSI dan PSAK ini. Di sinilah alur kesyariahan Bank Syariah ditata secara runut.
  • Di sinilah kunci representasi kesyariahan Bank Syariah. Tercatat. Tertulis.

Kesembilan, dibela SOP, Juklak, dan Juknis

  • Sudah ada SOP [Standard Operating Procedure] Bank Syariah dan dirinci dalam Petunjuk Pelaksanaan [Juklak] dan Petunjuk Teknis [Juknis]. Setiap SOP, Juklak dan Juknis ini sudah divalidasi oleh DPS DSN MUI. Khususnya SOP. SOP merupakan panduan utama Bank Syariah. | SOP juga sudah divalidasi sesuai dengan semua regulasi yang mengatur Bank Syariah.
  • Jika praktik menyimpang, sedangkan SOP-nya sudah benar, maka yang salah adalah praktisi atau/dan nasabahnya oleh karena mereka tidak taat SOP, Juklak dan Juknis yang sudah ditetapkan. Solusinya ya mari kita ajarkan, kita pastikan agar praktisi atau/dan nasabahnya taat SOP Bank Syariah.

Comply Syariah Comply NKRI

  • Inilah luar biasanya Bank Syariah. Comply [patuh] terhadap aturan Syariat Islam sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI serta patuh terhadap Legal Formal NKRI.
  • Fatwa DSN MUI menggunakan logika ushul fiqh yang baik, tingkatan dalilnya runut, jelas melakukan tashowwur akurat dengan berbagai workshop bersama praktisi, regulator, pakar, akademisi dan pihak terkait lainnya. Jelas ini lebih kredibel dibanding Ulama Dewean.
  • Regulasi legal formal NKRI termaksud adalah Undang-undang NKRI, POJK, SEOJK, PBI, SEBI, UU PT, dan berbagai ketentuan lain yang terkait. Selain itu, Bank Syariah juga harus taat SOP, Juklak dan Juknis internal Perbankan Syariah.
  • Bank Syariah diawasi oleh berbagai pihak, yakni audit internal, Satuan Pengendalian Intern, sampai dengan audit eksternal dari OJK maupun dari auditor luar.

Pembela Bank Syariah dan Bankir Syariah itu ternyata banyak. Dari aturan syariat Islam sampai aturan legal formal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo Ke Bank Syariah. #iLoveiB

Oleh Ahmad Ifham Sholihin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *